Bupati OKI: Pengelolaan lahan terbakar belum jelas

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Bupati Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Iskandar mengatakan pengelolaan lahan terbakar masih belum jelas, karena pemerintah tingkat pusat belum memberikan keputusan terkait penghentian izin pemakaian lahan.

"Persoalan lahan yang terbakar masih digodok oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, apakah nantinya diserahkan ke negara atau dikembalikan ke masyarakat," kata Iskandar di Ogan Komering Ilir seusai memberikan paparan terkait berdirinya pabrik pulp terbesar PT OKI Pulp And Paper, Kamis.

Ia mengatakan, keputusan ini menjadi sulit karena dua pilihan itu sama-sama memiliki dampak negatif.

"Jika diambil alih negara, apa sanggup negara memulihkannya, kemudian menjaganya. Lantas, jika diserahkan ke masyarakat, saya rasa bisa lebih parah karena bisa saja jadi ajang rebutan lahan. Atau pilihan ketiga yakni tetap digunakan perusahaan lantas siapa yang bisa menjamin tidak akan terbakar lagi," kata dia.

Oleh karena itu, Iskandar menilai dibutuhkan pemikiran jernih untuk mendapatkan keputusan yang tepat terutama dalam upaya mencegah agar kebakaran lahan tidak terjadi lagi pada tahun depan.

"Sembari menanti ini, Pemkab OKI fokus pada pemberian sanksi tegas bagi pelanggar izin dan mendorong perusahaan HTI menyelesaikan pembuatan kanal, dan embung dengan ketentuan harus 30 cm," kata dia.

Terkait upaya pencegahan kebakaran hutan tahun depan, Iskandar mengatakan terus dilakukan koordinasi dengan banyak pihak.

"Intinya saya ingin kebakaran tidak terjadi lagi tahun depan, jangan lagi menyalahkan alam dan warga. Jadi tahun depan berdasarkan fakta saja, jika ada kebakaran di suatu lokasi maka yang punya akan langsung bertangungjawab," kata dia.

Kebakaran hutan dan lahan sudah menghanguskan hampir dua juta hektare lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Khusus di Sumsel, Kabupaten OKI yang memiliki luas lahan terbakar yang terbanyak, katanya tanpa menyebut angka yang pasti.