Bogor (ANTARA Sumsel) - Kementerian Sosial RI sedang mengembangkan modul pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman dan bahaya narkoba.
"Betapa pentingnya bangsa kita untuk menghindari bahaya narkoba," kata Staf Khusus Menteri Sosial Prof Dr M Mas'ud Said saat berbicara pada kegiatan pesantren kilat Ramadhan 2015 di Bogor, Sabtu, yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Antara bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI, Otoritas Jasa Keuangan, dan SEAMEO Biotrop.
Modul yang dimaksud oleh Mas'ud Said adalah modul materi penyuluhan sosial tentang pencegahan miras, yang dibuat oleh Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI.
Modul tersebut merupakan bahan untuk para petugas penyuluh dalam meminimalisasi meluasnya peredaran napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) di tengah masyarakat sebagai tindak lanjut dari pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bahwa Indonesia darurat narkoba.
Selain disiapkan oleh Sekjen Kemensos Drs. Toto Utomo Budi Santosa,M.Si, Ketua Yayasan Madani Prof. H. Dadang Hawari, Direktur Napza Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si, dan Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Dra. Tati Nugrahati S, M.Si, modul itu juga menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN), Yayasan Madani, Gerakan Mencegah Daripada Mengobati (GMDM), Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) dan Himpunan Masyarakat Anti Narkoba (Himaba).
Mas'ud mengatakan modul tersebut bakal menjadi acuan yang bisa dipakai secara bersama dalam menanggulangi permasalahan napza.
Ia menegaskan bahwa pencegahan atas ancaman dan bahaya narkoba harus dilakukan secara terus menerus sebagai upaya memerangi penyalahgunaan narkoba.
Ia mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena ancaman narkoba karena peredaran barang haram itu dan jumlah korbannya tergolong tinggi.
Sementara pada acara yang didukung oleh portal megapolitan.antaranews.com, Kimia Farma, Indofood, Indocement, Chevron, Taman Safari Indonesia, dan APRIL, Tati Nugrahati menyampaikan penyuluhan dan penanggulangan ancaman pornografi dan pornoaksi.
"Tak ada kata lain bagi kita kecuali harus bisa memerangi pornografi dan pornoaksi," kata Tati.
Pesantren kilat yang diikuti oleh ratusan peserta terdiri atas mahasiswa, pelajar, yatim dan dhuafa, serta umum itu juga menghadirkan praktisi media Anton Santoso, Direktur SEAMEO Biotrop Dr Irdika Mansur, Wakil Rektor IV Sekolah Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STTNF) Sapto Waluyo tentang wawasan keislaman, pejabat dari OJK Ansyori Abdullah, dan Ketua PCNU Kota Bogor Ifan Haryanto.
Berita Terkait
OJK terbitkan 19 modul terkait literasi keuangan digital
Kamis, 3 Februari 2022 12:57 Wib
Survei FSGI: Masih banyak guru tidak kenal aplikasi di Kuota Belajar
Minggu, 4 Oktober 2020 16:16 Wib
Belajar daring di OKU diperpanjang hingga akhir Desember
Selasa, 1 September 2020 21:31 Wib
Konten ini sering ditelusuri anak-anak saat online
Senin, 10 September 2018 17:57 Wib
233 petugas ikut pelatihan SIKPD modul anggaran
Selasa, 4 Oktober 2016 14:18 Wib
PBB apresiasi modul pencegahan perkawinan anak Indonesia
Selasa, 16 Februari 2016 20:28 Wib
KPPN Lubuklinggau buka pelayanan MPN G-2
Senin, 4 Mei 2015 17:22 Wib