Malang (ANTARA Sumsel) - Malang Corruption Watch (MCW) menilai masih banyak polemik yang harus segera diselesaikan dan dituntaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya adalah pelemahan upaya pemberantasan korupsi.
"Banyak polemik yang sampai sekarang masih belum tuntas, bahkan masyarakat pun resah akibat ketidakseriusan pemerintahan Jokowi dalam menegakkan hukum," kata anggota Divisi Monitoring dan Hukum Peradilan MCW, M Dzikirullah disela-sela unjuk rasa di kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang, Jatim, Rabu.
Selain MCW, sejumlah elemen mnasyarakat dan mahasiswa gergabung dalam aksi tersebut, yakni perwakilan buruh, PMII Universitas Brawijaya, HMI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki), dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP).
Puluhan massa dari berbagai eleman masyarakat itu, selain berorasi secara bergantian juga membagikan selebaran kepada para pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Tugu. Selebaran tersebut berisi tuntutan mereka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
Tuntutan massa yang berunjuk rasa tersebut di antaranya adalah pemerintah harus segera membentuk panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berintegritas, lebih tegas dalam menghentikan kriminalisasi terhadap komisioner KPK, menangkap mafia migas, serta tegad dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM beserta sanksi berat bagi pelanggar HAM.
"Kami berharap bapak presiden mau mendengarkan kami dan merealisasikan tuntutan kami karena masyarakat sudah resah karena pemerintah tidak serius dalam menegakkan hukum di Tanah Air tercinta kita ini," tandasnya.
Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dikhabarkan akan menggelar unjuk rasa kembali untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi di wilayah Malang raya.
Presiden Jokowi dijadwalkan membagikan tiga kartu sakti kepada warga di wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang, Kamis (21/5), yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu keluarga Sejahtera (KKS).
Presiden Jokowi membagikan tiga kartu bagi warga Kabupaten Malang di Balai Desa Pakis. Untuk warga Kota Malang, diserahkan di area Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh Joyogrand dan bagi warga Kota Batu, diserahkan di area hutan wisata Coban Talun, Desa Tulungrejo.
MCW : masih banyak polemik yang harus diselesaikan Presiden Jokowi
...Banyak polemik yang sampai sekarang masih belum tuntas, bahkan masyarakat pun resah akibat ketidakseriusan pemerintahan Jokowi dalam menegakkan hukum...
