Pemkot Lubuklinggau bangun infrastruktur kawasan kumuh

Lubuklinggau (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, memprogramkan pembangunan berbagai infrastruktur di kawasan kumuh wilayah itu untuk mengubah menjadi layak huni dengan lingkungan yang sehat.

"Kita telah membuat rancangan mengenai tata kota untuk daerah yang masih dianggap belum layak dihuni dan bukan hanya memprioritaskan infrastruktur pemerintah," kata Wali Kota Lubuklinggau S.N. Prana Putra Sohe di Lubuklinggau, Senin.

Pemkab setempat memperhatikan persoalan keadaan masyarakat yang salah satunya mereka yang tinggal di kawasan kumuh.

Hingga saat ini, katanya, masih banyak warga setempat yang kurang menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya karena mereka harus menunggu langkah pemerintah.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lubuklinggau, 11 kelurahan memiliki kawasan kumuh sebagai akibat mereka kurang peduli dengan lingkungan dan tak mau merawat lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Wali Kota Lubuklinggau telah mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 265/kppts/bappeda/2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan kumuh Kota Lubuklinggau pada 2014.

Sebanyak 11 kelurahan kumuh itu, antara lain Ulak Surung, Jawa Kanan SS, Mesat Seni, Mesat Jaya, Karya Bakti Dempo, Pasar Pemiri, Lubuklinggau Ulu, Bandung Kiri, dan Muara Enim dengan total luas sekitar 111.82 hektare.

Kategori daerah kumuh, mulai dari aliran pembuangan yang bau busuk hingga sanitasi yang tidak terawat yang seluruhnya ada sembilan kategori.

Rinciannya, katanya, jalan lingkungan, drainase, talud, jembatan, MCK (mandi cuci kakus), ipal komunal, TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), 3R, plat deucker, dan pedestrian (trotoar).

Untuk mengubah kawasan kumuh menjadi lingkungan bersih dan sehat, katanya, hendaknya tidak dibebankan kepada pemerintah setempat, akan tetapi masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga lingkungan.

Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau Parigan Syahrin mengatakan pemerintah bukan hanya memperbaiki infrastruktur namun juga membangun jiwa masyarakat.

Namun, katanya, hal yang lebih dahulu dilakukan, yakni survei untuk kemudian dibangun sesuai dengan kebutuhan.

"Kita sudah melakukan survei bersama anggota DPRD ke beberapa lokasi untuk mengubah wilayah kumuh menjadi kota layak huni akan memerlukan dana sekitar Rp35 miliar," katanya.

"Pak wali kota menargetkan pada 2017-2018 tidak ada lagi kawasan yang tidak layak huni, karena dalam aplikasinya nanti akan dibuat sistem pengawasan dan pertanggungjawaban," ujarnya.