Gubernur Sumsel pastikan 2015 kuliah gratis diluncurkan

Palembang (ANTARA Sumsel) - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin memastikan program kuliah gratis bagi masyarakat kurang mampu di provinsi setempat secara bertahap diluncurkan pada 2015.

"Program kuliah gratis yang sekarang ini dalam pembahasan bersama anggota DPRD Sumsel, optimistis bisa diluncurkan pada tahun depan dengan cara bertahap," kata gubernur pada acara peresmian gedung baru Universitas Bina Darma (UBD) Palembang, Senin.

Dalam acara tersebut, di hadapan Rektor UBD Prof Bochari Rachman, Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjen TNI Bambang Budi Waluyo, dan ratusan tamu undangan lainnya, Alex mengatakan, sesuai dengan janjinya pada kampanye pemilihan kepala daerah pertengahan 2013 itu, akan meningkatkan program sekolah gratis 12 tahun (tingkat SD hingga SMA sederajat) yang dijalankan sejak 2008 menjadi hingga perguruan tinggi.

"Program sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA yang diterapkan di provinsi berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa itu dan kini menjadi contoh program nasional, bukan sekedar janji tanpa kerja nyata karena sudah diwujudkan. Kini tinggal merealisasikan pengembangannya," ujar gubernur.

Hingga kini perkembangan pembahasan program sekolah gratis sampai ke jenjang perguruan tinggi berjalan sesuai harapan.

Dengan dukungan anggota DPRD Sumsel, program kuliah gratis itu pada tahun depan sudah siap dana dan peraturannya, sehingga ketika diterapkan tidak menimbulkan masalah.

Secara umum kuliah gratis bisa saja diterapkan secara bertahap pada tahun ini, namun karena belum ada dasar hukum yang kuat perlu dilakukan penundaan hingga 2015, kata Alex.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo menjelaskan, pengembangan program sekolah gratis dari SD hingga perguruan tinggi bagi masyarakat di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota ini baru bisa diwujudkan pada Tahun Alademik 2015/2016, karena sekarang ini sedang dilakukan persiapan dana dan aturannya.

Jika proses pembahasan aturan mengenai pelaksanaan program kuliah gratis mengalami hambatan, pihaknya telah menyiapkan skema lain agar pengembangan program pendidikan itu tetap berjalan sesuai rencana dengan Peraturan Gubernur (Pergub), ujarnya.