Walhi Sumsel buka konsultasi publik

id walhi, konsultasi publik, mediasi, konflik

Walhi Sumsel buka konsultasi publik

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel. (Antarasumsel.com/logo/Aw)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan membuka pelayanan konsultasi publik untuk memediasi masyarakat yang mengalami konflik agraria baik sesama masyarakat maupun dengan perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di  provinsi itu.

"Aktivis Walhi membuka diri bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi menghadapi konflik agraria dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan permukiman atau perdesaan," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Hadi Jatmiko di Palembang, Rabu.

Menurut dia, pembukaan konsultasi publik tersebut bertujuan untuk menghimpun masukan masyarakat dan memberi dukungan dalam menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) yang hingga belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah.

"Konflik agraria dan SDA di Sumsel ini tergolong tinggi, namun penyelesaian secara baik di dalam persidangan maupun luar persidangan belum berjalan dengan maksimal," ujarnya.

Menurut dia, dalam penyelesaian konflik tersebut, pihaknya berupaya membantu masyarakat secara maksimal dengan cara-cara yang damai dengan mengarahkan penyelesaian di luar jalur pengadilan atau dengan jalan musyawarah.

Penyelesaian konflik melalui pengadilan cenderung memakan waktu lama dan tidak memuaskan para pihak yang berkonflik sehingga permasalahan tersebut tidak pernah tuntas bahkan akhir-akhir ini jumlahnya cenderung bertambah.

Konflik agraria atau sengketa lahan terutama antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang terjadi di wilayah Sumsel sering memunculkan pertikaian dan kekisruhan maupun bentrok antarpihak, karena belum ada penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak secara permanen.

Melalui upaya tersebut diharapkan masyarakat yang menghadapi konflik agraria dan pemanfaatan SDA dapat melakukan langkah-langkah yang tepat dan menempuh cara yang baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, kata Hadi.