Negara-negara berkembang, kata Jokowi, membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” kata Presiden.
Selain itu, kata Jokowi, pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi 'G20 Bali Global Blended Finance Alliance', skema 'Just Energy Transition Partnership' (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” kata Jokowi.
Karena itu, Presiden menyebutkan bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik "greenwashing".
“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik 'greenwashing' dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” kata Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Presiden Jokowi: Komitmen pendanaan transisi ekonomi negara maju masih retorika
Presiden RI Joko Widodo bersalaman dengan Presiden AS Joe Biden di KTT G20 di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023) (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)
