Untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan jajaran Pemprov Sumsel dan instansi terkait guna percepatan kinerja, kata Idris.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya pada rapat evaluasi kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memotivasi jajarannya itu untuk mempercepat implementasi hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
Rencana kegiatan dan program kerja tersebut bukan sekedar agenda dan menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus ada implementasi dan dampaknya kepada masyarakat, apalagi bisa menjadi pendorong dalam memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Selain itu, Ilham juga mendorong jajarannya untuk meningkatkan capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar melampaui target yang ditetapkan pada 2023 ini.
Capaian PNBP layanan administrasi hukum umum (AHU) pada tahun lalu sebesar Rp12 miliar dan PNBP layanan kekayaan intelektual Rp1,6 miliar.
Berdasarkan data Januari-Jumi 2023, realisasi PNBP layanan AHU baru mencapai Rp6,8 miliar dan PNBP layanan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) Rp900 juta.
Sisa waktu enam bulan ke depan harus dimanfaatkan dengan baik sehingga pelayanan yang dapat meningkatkan PNBP bisa berjalan optimal sehingga dapat melebihi capaian 2022,” ujar Ilham.
Kemenkumham Sumsel bentuk keluarga sadar hukum
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya memberikan pengarahan ke jajaran. (ANTARA/Yudi Abdullah/23)
