Data luas sawah Sumsel belum masuk SK Kementerian ATR/BPN

Palembang (ANTARA) - Data luas sawah di daerah itu yang sebagian belum terverifikasi dan masuk ke dalam SK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Senin, mengatakan ketidakcocokan antara luasan sawah di lapangan dan yang tercatat dapat berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pemda untuk meningkatkan sektor pertanian.

“Harus ada komitmen bersama karena data yang benar merupakan awal untuk kebijakan anggaran yang benar,” kata Deru.

Gubernur menjelaskan, berdasarkan data, luasan sawah sangat memengaruhi penghitungan kuota pupuk, pembangunan irigasi hingga pemberian alat mesin pertanian (alsintan).

Deru memaparkan saat ini berdasarkan data tahun 2017, lahan pertanian di Sumsel berkurang 150.000 Hektare. Hingga kini, data tersebut belum diperbaiki dan berdampak pada angka produktivitas pertanian provinsi itu.

“Data itu harusnya direvisi sejak 2017. Diperbaiki dengan realita yang ada di lapangan. Untung saja, semangat petani tetap menggelora untuk bertani,” kata Deru.

Ia menegaskan pihaknya menampik bahwa penyusutan lahan sawah tersebut terjadi akibat alih fungsi lahan. Pasalnya, karakteristik pembangunan kawasan industri dan perumahan di provinsi itu tidak semasif di Pulau Jawa.

“Tidak ada alasan alih fungsi sawah untuk perumahan dan industri sampai seluas itu. 150.000 Hektare itu luas sekali, bisa satu kabupaten,” kata dia.

Deru menengarai bisa saja saat pemotretan terjadi kesalahan, seperti sawah rawa yang saat musim hujan dan tergenang tampak seperti lautan.

Padahal, kata dia, Sumsel telah melakukan ekstensifikasi di lahan rawa melalui program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) dengan kuota dari pusat sebanyak 200.000 Hektare. Dari program itu, untuk Kabupaten Banyuasin saja sudah terealisasi 67.000 Hektare.

“Tapi, tidak ada penambahan di tahun tersebut untuk luasan lahan sawah. Datanya kok tidak bertambah,” kata dia.

Oleh karena itu, pemprov pun berencana melakukan konsolidasi data bersama pihak terkait, mulai dari BPS Sumsel, Dinas Pertanian dan BPN Kanwil Sumsel dalam waktu dekat.