Jakarta (ANTARA) - Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta Omnibus Law RUU Cipta Kerja menghapuskan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai hakim, sehingga hanya memiliki kewenangan sebagai pelapor, pemeriksa, dan penuntut.
“Sebenarnya muatan penting yang seharusnya dapat diluruskan adalah kewenangan KPPU yang terintegrasi antara sebagai pelapor, pemeriksa, penuntut sekaligus hakim. Kewenangan ini yang selalu menjadi perdebatan selama ini,” kata Iwantono di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan dengan kewenangan KPPU saat ini, banyak pihak yang menjadi terlapor di KPPU merasa tidak diperlakukan secara adil.
“Kami mengusulkan KPPU punya fungsi sebagai pelapor, pemeriksa, dan penuntut. Sedangkan fungsi sebagai hakim harus dipisahkan dan berada di dalam sistem peradilan biasa atau adanya hakim khusus misalnya di pengadilan niaga,” katanya.
Iwantono mengatakan, pengadilan khusus persaingan usaha diperlukan, sebab substansi hukum persaingan usaha sangat pelik, rumit dan memerlukan keahlian khusus di bidang bisnis, ekonomi, dan hukum.
Di samping itu, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, KPPU adalah lembaga administratif independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, yang melakukan penegakan hukum dalam wilayah hukum administrasi.
“Dengan demikian, sekiranya KPPU tetap punya kewenangan membuat putusan, maka putusan KPPU bersifat penuntutan,” katanya.
Iwantono juga meluruskan mengenai kekhawatiran penghapusan pasal substantif mengenai pidana monopoli dagang di dalam omnibus law.
“Pemahaman ini tidak benar, menurut draf omnibus law tidak menghapus substansi tersebut dan tetap berlaku,” katanya.
Demikian juga denda pidana juga tidak dihapus. “Yang ditiadakan adalah pidana tambahan Pasal 49 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana menurut saya pasal ini juga sebenarnya tidak terlalu penting karena dalam praktiknya jarang diterapkan,” katanya.
Berita Terkait
Tilang elektronik jaring 13.000 pelanggar lalu lintas di Palembang
Selasa, 11 Juli 2023 20:32 Wib
Polda Jabar minta warga berhati-hati modus penipuan tilang elektronik
Jumat, 7 Oktober 2022 13:18 Wib
Government to expedite COVID-19 vaccination at South Sumatra's prisons
Jumat, 29 April 2022 12:13 Wib
Tuntut cabut UU Cipta kerja, Buruh shalat Jumat bersama di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI
Jumat, 14 Januari 2022 13:22 Wib
Ribuan buruh se-Jabodetabek siap gelar aksi tolak Omnibus Law di DPR
Jumat, 14 Januari 2022 10:41 Wib
Mengenali "omnibus law" dan dampak penerapannya
Minggu, 28 November 2021 14:36 Wib
Indonesia-AS perkuat kerja sama pemulihan ekonomi
Jumat, 19 November 2021 23:35 Wib
Menko optimistis pertumbuhan ekonomi 2021 capai 3,7 persen
Jumat, 20 Agustus 2021 15:13 Wib