Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya sudah menegur sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang tidak mematuhi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.
"Kami sudah tegur, Jakarta juga sudah kami tegur," ujar Mendikbud Muhadjir usai pengukuhan Ketum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi sebagai guru besar UNJ di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan, berdasarkan revisi Permendikbud 51/2018 tentang PPDB pada TK, SD,SMP, SMA, dan SMK, minimal kuota untuk sistem zonasi sebanyak 80 persen, kemudian lima persen untuk jalur perpindahan orangtua dan lima persen hingga 15 persen untuk jalur prestasi. Pada awalnya kuota jalur prestasi maksimal hanya lima persen.
Baca juga: Ini trik agar tak salah pilih sekolah saat daftar online
Meskipun demikian, Mendikbud menambahkan revisi tersebut hanya diperuntukkan bagi daerah yang masih mengalami masalah pada PPDB.
"Ini sifatnya sunah, bukan wajib. Jadi hanya untuk daerah yang PPDB-nya bermasalah. Kalau tidak ada masalah tidak usah," tambah dia.
Saat ini, pihaknya sudah mengirim surat edaran ke sekolah. Sehingga sekolah dalam penyelenggaraan PPDB bisa menerapkan aturan yang sudah direvisi itu.
Usai PPDB, Mendikbud juga memberlakukan sistem zonasi itu untuk rotasi guru dan juga perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang masih tertinggal.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar terkait PPDB berbasis sistem zonasi itu. Usai pengukuhan Unifah sebagai guru besar UNJ, Anies memilih untuk diam saat ditanya wartawan mengenai penerapan PPDB berbasis zonasi.*
Baca juga: Orang tua melihat proses PPDB tidak ribet, tapi lama
Baca juga: Orang tua rela antre sampai dini hari demi daftarkan sekolah anak
Berita Terkait
SMA Negeri favorit di Palembang sosialisasikan PPDB untuk cegah salah komunikasi
Kamis, 18 April 2024 10:43 Wib
Disdik Sumsel tetapkan 50 persen PPDB jalur zonasi
Senin, 15 April 2024 17:55 Wib
Ombudsman serahkan LAHP maladministrasi PPDB SMAN ke Pemprov Sumsel
Rabu, 17 Januari 2024 13:30 Wib
Disdik Sumsel tangani kasus jual beli bangku PPDB SMA di Palembang
Selasa, 7 November 2023 17:03 Wib
Ombudsman Sumsel temukan potensi malaadministrasi pada PPDB 2023
Rabu, 23 Agustus 2023 19:08 Wib
Hilangkan paradigma sekolah berlabel favorit
Jumat, 21 Juli 2023 13:26 Wib
Presiden minta pemda utamakan pendidikan anak-anak terkait PPDB
Kamis, 20 Juli 2023 11:48 Wib
Wali Kota Palembang meminta Disdik evaluasi PPDB
Senin, 17 Juli 2023 20:43 Wib