Kupang (ANTARA News Sumsel)- Akademisi dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Pater Gregorius Neonbasu, SVD menilai bahwa maraknya kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di NTT diakibatkan oleh manajemen pendidikan yang tidak benar.
"Menurut saya, soal TKI ilegal di NTT tidak saja masalah ekonomi semata, tetapi yang pertama adalah masalah manajemen pendidikan yang tidak benar, baik pendidikan dalam keluarga (informal, nonformal) serta pendidikan formal," katanya kepada Antara di Kupang, Senin.
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan masalah TKI ilegal di NTT yang hingga saat ini belum juga selesai. Sejumlah TKI ilegal masih terus digagalkan keberangkatannya oleh petugas keamanan, baik di bandara atau di pelabuhan, sementara para pelakunya selalu bisa meloloskan diri.
Menurut dia, kesiapan TKI dalam perspektif pendidikan, dapat terjadi oleh karena pendidikan tidak mampu, TKI kemudian tidak mempersiapkan pola pikir dan cara berperilaku warga (khususnya para calon TKI) di tengah masyarakat yang berbeda budaya.
"Jika mereka (TKI) mempunyai pendidikan yang baik, tentu hal-hal yang berkaitan dengan TKI ilegal tidak akan terjadi," ujarnya.
Selain itu, masalah lain adalah dari sisi dimensi kehidupan sosial yang lebih umum akibat para calon TKI yang selama ini menetap di desa dan kampung, dan ketika mereka mendapat kesempatan untuk bekerja dan menetap di tempat-tempat yang lebih maju seperti yang ada di Malaysia, maka tekanan aspek sosial dapat menjadi tumbal terjadinya TKI yang tidak siap pakai.
"Calon TKI kita dari ruang lingkup yang terbatas masuk ke ruang lingkup yang lebih terbuka dan luas, hal tentunya membuat para TKI kita bingung," katanya.
Kemudian juga kemampuan pribadi dari TKI sendiri, dalam arti sejauh TKI dapat menyesuaikan diri dengan suasana dan lingkungan baru di tempat kerja, maka hampir pasti tidak ada kesulitan berarti bagi dirinya.
Dalam arti bahwa calon TKI yang memiliki kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dan dapat melakukan pekerjaan, maka berbagai persoalan yang selama ini muncul akan dapat diatasi.
Dosen Antropologi Unwira itu juga menambahkan bahwa saat ini Gubernur dan Wagub NTT, Viktor Laiskodat - Josef Nae Soi mulai bekerja dan memberantas kasus TKI ilegal tersebut.
"Menurut saya kita memberi waktu dan kesempatan kepada mereka (Gubernur-Wakil Gubernur) dulu agar program mereka dilaksanakan dulu," ujarnya.
Masyarakat bisa mengawal dengan memberi kontribusi pemikiran dan sumbangan partisipasi setiap hari.
Berita Terkait
Daftar tersangka terkait bijih timah di Babel terus memanjang
Minggu, 28 April 2024 6:00 Wib
Tiga koordinator tambang liar Kolongbuntu Bangka ditetapkan jadi tersangka
Sabtu, 20 April 2024 13:26 Wib
OJK temukan 1.151 aktivitas keuangan ilegal di wilayah Sumbagsel
Senin, 15 April 2024 19:05 Wib
Ini kiat dari OJK hindari modus pinjol dan investasi ilegal
Selasa, 2 April 2024 15:24 Wib
OJK sebut kerugian akibat investasi bodong capai Rp139,6 triliun sejak 2017
Selasa, 26 Maret 2024 10:28 Wib
Polda Sumsel tutup 19 lokasi penyulingan ilegal di Muba
Kamis, 21 Maret 2024 18:54 Wib
Enam sopir truk pengangkut batubara ilegal huni tahanan
Selasa, 19 Maret 2024 20:00 Wib
Polisi sita 291 potong kayu meranti, total 291 balok
Selasa, 19 Maret 2024 14:35 Wib