KSAD: Imunitas jadikan bangsa kebal dari perpecahan

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Kepala Staf TNI Angatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengatakan, imunitas bangsa atau "Immunity of Nation" terbukti menjadikan bangsa Indonesia kebal dari pengaruh virus yang mengikis kebangsaan Indonesia yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

KSAD mengatakan hal itu saat silaturahim dengan berbagai komponen masyarakat, pemimpin media massa dan tokoh lintas agama yang digelar di Aula Jenderal Besar AH Nasution Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Selasa, seperti dalam siaran persnya.

Menurut dia, perluasan isu hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia saat ini begitu masif, sehingga amplifikasi melalui media konvensional maupun media sosial dengan 130 juta pengguna aktif dari 260 juta penduduk, sangatlah efektif untuk membentuk opini masyarakat.

"Hal ini didukung pula oleh rendahnya rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia yang hanya mencapai 8,6 tahun atau setara dengan Kelas 2 SMP, sebagaimana yang ditemukan oleh BPS pada tahun 2017," kata Mulyono.

Jenderal bintang empat ini mengatakan, meningkatnya suhu politik dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2017 sebagai akibat dari penggunaan hoaks dan kebencian oleh para politisi melalui berbagai saluran media, hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang kerawanan media yang dapat menyebarkan konten-konten yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

"Tentunya kita tidak menginginkan kondisi tersebut kembali terjadi selama pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2018 dan 2019 yang akan datang, di mana secara bersamaan negara kita akan menyelenggarakan tiga hajatan penting, yaitu Pilkada Serentak di 171 wilayah, Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, serta tahapan Pilpres/Wapres dan anggota DPR pada tahun 2019," tutur KSAD.

Mantan Pangkostrad ini menyebutkan, segala sumber daya yang melimpah ruah, dan bonus demografi yang sangat besar, bahkan jauh dari negara-negara lain, namun belum dapat membantu pemerintah secara optimal guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan nasional.

"Bagi TNI AD, memang hal itu dapat dikatakan sebagai diluar batas kewenangan, namun jika kita telisik lebih dalam lagi, maka sesungguhnya esensi dari sistem pertahanan rakyat semesta adalah kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa. Oleh karenanya, TNI AD merasa terpanggil untuk menyelaraskan fungsi pertahanan dengan pembangunan kesejahteraan nasional," tegas Mulyono.

Menurut dia, suatu kemustahilan jika mengelola aset yang demikian besar hanya dengan pemikiran yang pragmatis dan sektoral. Untuk itu, dalam berbagai kesempatan, TNI AD senantiasa mengajak seluruh komponen bangsa untuk turut terlibat dan melibatkan diri dalam program yang sedang dibangun oleh pemerintah, khususnya untuk membangun Indonesia sejahtera sesuai dengan fungsi dan bidang kompetensi masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mulyono mengatakan, perang yang juga dikenal sebagai "Unrestricted War" ini, strategi dan taktiknya tidak hanya menggunakan kekuatan militer saja, namun juga mengedepankan kekuatan nonmiliter seperti Ipoleksosbud dan teknologi.

"Jika dicermati, sesungguhnya perubahan ini juga telah dialami dunia ketika mencairnya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika, runtuhnya tembok Berlin, pecahnya Uni Soviet dan negara-negara semenanjung Balkan, Perang Irak dan berbagai peristiwa terakhir lainnya yang menaikkan tensi hubungan internasional," jelasnya.

Pada era sekarang ini perang non-'state' sangatlah dominan, sehingga kekuatan yang digunakan pun lebih berorientansi pada memaksimalkan kekuatan "soft power" dibandingkan dengan "hard power".

"Kini hal tersebut telah dialami oleh kita, salah satunya mulai terkikisnya nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda," ucapnya.

Menyikapi perhelatan akbar tahun 2018 ini, KSAD menegaskan kembali bahwa netralitas TNI bagi Angkatan Darat sudah final dan tidak bisa ditawar lagi.

"Telah menjadi nafas dan jiwa kita dalam memberikan pengabdian yang terbaik bagi rakyat dan Bangsa Indonesia. Kita sudah tekankan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk tidak terlibat, atau melibatkan diri dalam politik praktis yang diusung siapapun termasuk para purnawirawan yang notabene mantan atasannya," tegasnya.