Palembang (ANTARA Sumsel) - Anggota Komisi III DPRD Sumatera Selatan Mgs Syaiful Padli mengharapkan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk dana hibah KPU dan Bawaslu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
"Kami sudah melakukan kunjungan kerja ke Badan Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta dalam rangka studi komparasi tentang mekanisme dan prosedur pemberian dana hibah pilkada untuk KPU dan Bawaslu, ternyata mereka dalam menganggarkan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu sesuai dengan kebutuhan di lapangan," kata Mgs Syaiful Padli di Palembang, Kamis.
Menurut dia, dari informasi yang disampaikan ternyata Pilkada DKI Jakarta dengan APBD sebesar Rp70 triliun menghabiskan anggaran dana untuk pilkada sebesar Rp581,2 miliar.
Dari anggaran tersebut masih menyisahkan sekitar Rp50 miliar dari KPU, ujar wakil rakyat tersebut.
Sementara, lanjutnya untuk pilkada Gubernur Sumsel ditambah pemilihan sembilan bupati/wali kota se-Sumatera Selatan dana hibah dari APBD provinsi dianggarkan menyentuh kisaran angka Rp600 miliar.
Ia mengatakan, sehubungan dengan hasil kunjungan tersebut Komisi III DPRD Sumsel berencana untuk mendiskusikan hal ini dengan KPU dan Bawaslu Sumatera Selatan termasuk dengan SKPD yang memverifikasi yaitu Kesbangpol guna melihat dan mempelajari hasil dari verifikasi tersebut.
"Kita ingin anggaran di APBD untuk dana hibah ke KPU dan Bawaslu ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan bisa menghemat anggaran APBD Sumsel," tuturnya.
Ia menyampaikan, DKI Jakarta dengan APBD Rp70 triliun saja menghabiskan anggaran tidak sampai Rp600 miliar untuk KPU dan Bawaslu.
"Masak Sumsel yang APBD hanya Rp8 triliun menganggarkan untuk pilkada hampir sama dengan DKI Jakarta," katanya.
Pilkada serentak 2018 akan diikuti sembilan kabupaten dan kota di Sumsel serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
Anggaran Pilkada Sumsel sesuaikan dengan kebutuhan
Ilustrasi - Pilkada (ANTARA Sumsel/grafis/ist/Ang)
