Tanjung Pandan (ANTARA Sumsel) - Bank SumselBabel bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan sosialisasi transaksi nontunai di Tanjung Pandan, Kamis.
Direktur Utama Bank SumselBabel Muhammad Adil mengatakan sosialisasi ini tak lain untuk mendorong transaksi nontunai di lingkungan pemerintah sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan Presiden.
"Kami siap mendukung percepatan implementasi transaksi nontunai ini, caranya Bank SumselBabel siap melakukan pedampingan ke pemerintah daerah," kata Adil.
Ia mengatakan Bank SumselBabel saat ini telah memiliki infrastruktur pendukung transaksi nontunai yang cukup mumpuni. Transaksi nontunai pemda dapat melalui CMS dengan menggunakan instrumen produk internet Banking BSB, SMS Banking, E_Money (BSB Cash), debit card maupun credit card.
"Produk-produk yang dimiliki Bank SumselBabel saat ini sudah bisa disejajarkan bank-bank nasional lainnya. Oleh karena itu, perusahaan sangat optimitis bahwa ke depan transaksi nontunai ini akan meningkat," kata dia.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Direktur Pemasaran Antonius Prabowo Argo, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Yan Megawandi dan Bupati Belitung Sahani Saleh.
Selain itu turut juga hadir Sekretaris Daerah SUmsel, Kepala DPPKAD, Kepala Dinas Kominfo dari 17 kab/kota di Sumsel dan 7 kab/kota di Kepulauan Bangka Belitung.
Narasumber yang dihadir dalam sosialisasi ini yakni Dirjend Biro Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syaiful Anwar, Deputi Direktur BI Kanwil Sumsel M Seto Pranoto yang memberikan materi "Mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai", Direktur Pengawasan OJK Sumsel Sabil dengan tema "Arah Kebijakan OJK dalam Menghadapi Perkembangan Digital Finansial".
Setelah kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan acara penandatangan perjanjian kerja sama implementasi nontunai pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Yan Megawandi mengatakan pengelolaan keuangan daerah harus efisien, ekonomis, efektif, transfaran dan bertanggung jawab.
"Dalam kaitan ini, pemda harus siap menghadapi perkembangan transaksi berbasis teknologi digital yang semakin pesat di masa datang," kata dia.
Penyelenggaraan percepatan implementasi transaksi nontunai sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi nontunai Pemerintha Provinsi/Kabupaten/Kota, mencakup seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.
Kemudian, instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Bank Indonesia.
