Palembang (Antarasumsel.com) - Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang segera melakukan pembinaan terhadap perusahaaan-perusahaan di kota tersebut, terkait keberadaan tenaga kerja asing.
"Mungkin minggu ini kami akan memulai pembinaan tersebut guna pengawasan para tenaga kerja asing (TKA) mengenai surat-surat perizinan, terutama untuk perusahaan asing," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Dicki L Tanjung, kepada pewarta Antarasumsel.com, Rabu.
Menurut dia, selain pengawasan terhadap perizinan TKA, Disnaker juga akan merekomendasikan kepada perusahaan-perusahaan agar mendahulukan pekerja lokal sebagai buruh kasar, sebab jumlahnya masih banyak.
Kalau untuk TKA di perusahaan baiknya sebatas bagian teknis-teknis saja, tidak perlu menjadi buruh kasar, karena dampaknya tenaga kerja lokal tidak akan terserap, katanya.
Ia mengatakan, kebanyakan TKA yang bekerja di Kota Palembang berasal dari Tiongkok, Jepang, Filipina, Korea, Malaysia, dan Amerika Serikat.
"Kami bekerja sama dengan pihak Imigrasi mengenai dokumen perizinan TKA, sebab Disnaker hanya bertugas mengawasi dan mendata, bila terjadi pelanggaran kami serahkan ke pihak Imigrasi," jelas Dicki.
Sementara, hingga Januari 2017 TKA terdaftar di Disnaker Kota Palembang berjumlah 124 orang yang bekerja di berbagai perusahaan.
Data tenaga kerja terdaftar di Disnaker adalah TKA yang melapor dan legal serta pihak perusahaan selaku penampung melakukan pelaporan," kata Kabid Penerimaan Tenaga Kerja Disnaker setempat, Ramally seraya memperlihatkan salah satu surat dari perusahaan berisi laporan TKA.
Mengenai keberadaan TKA ilegal di Kota tersebut, menurut Dicki, belum menerima informasi apapun, akan tetapi sekarang pihaknya tengah memperkuat pengawasan agar tidak kecolongan seperti terjadi di daerah lain.
Berita Terkait
Festival balon Wonosobo jadi viral, ketinggian jadi alasan pengawasan
Minggu, 21 April 2024 10:10 Wib
Pertamina-Polrestabes Palembang tingkatkan pengawasan di SPBU
Kamis, 4 April 2024 16:16 Wib
Polres OKU perketat pengawasan distribusi BBM jelang Lebaran
Sabtu, 30 Maret 2024 21:05 Wib
Polres OKU optimalkan pengawasan distribusi elpiji selama Ramadhan
Minggu, 17 Maret 2024 11:16 Wib
Bawaslu Sumsel masifkan patroli pengawasan cegah politik uang
Selasa, 13 Februari 2024 17:17 Wib
Kemenkumham Sumsel bentuk pokja pengawasan indikasi geografis
Sabtu, 3 Februari 2024 18:40 Wib
Pemkab OKU tingkatkan pengawasan pasar tradisional
Kamis, 1 Februari 2024 14:43 Wib
Bawaslu OKU: PTPS ujung tombak dalam pengawasan di TPS
Rabu, 24 Januari 2024 20:14 Wib