Penukal Abab Lematang Ilir Sumsel (ANTARA Sumsel)- Pelayanan publik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, meraih nilai B+ dari Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Sub Direktorat Penataan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuni di PALI, Selasa, mengatakan, Kabupaten PALI dinilai berhasil memenuhi pelayanan publik kepada masyarakat meski menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Muaraenim.
"Setelah melihat langsung sistem pelayanan publik kepada masyarakat, PALI dinilai telah berhasil memenuhi tujuan pemekaran itu sendiri," kata Sri.
Penilaian ini meliputi tata pengelolaan pemerintahan, tertib administrasi dan pelayanan masyarakat.
Tim meninjau beberapa SKPD seperti Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, RSUD Talang Ubi, Sekretariat DPRD, Badan Penanaman Modal dan Perijian Terpadu Satu Pintu, Kantor Camat Talang Ubi.
Sri Wahyuni menilai jika dibandingkan kabupaten lain yang telah lebih dahulu terbentuk, Kabupaten PALI masih harus banyak pembenahan.
Namun bila dibandingkan daerah pemekaran baru lainnya di Indonesia, PALI sudah tergolong lebih maju.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri Goenawan mengatakan tim penilai berharap Pemkab lebih gencar melakukan sosialisasi mengnai kemajuan yang sudah dicapai agar masyarakat luas lebih banyak tahu mengenai potensi yang ada di PALI.
"Kemendagri kaget melihat kondisi jalan yang belum mulus, tapi setelah kami melihat video kondisi jalan sebelum DOB terbentuk kami justru lebih kaget lagi. Ternyata sejak menjadi DOB, PALI ini sangat maju pesat," kata Goenawan.
Berita Terkait
Kemenkumham Sumsel lakukan penilaian integritas pencegahan korupsi
Jumat, 17 Mei 2024 13:15 Wib
Ombudsman lakukan pendampingan standar layanan publik OKU Timur
Kamis, 16 Mei 2024 12:23 Wib
Menteri Keuangan laporkan kepada Presiden sorotan publik terhadap Bea Cukai
Rabu, 15 Mei 2024 15:57 Wib
Kemenag OKU Selatan luncurkan Madrasah Digital
Senin, 13 Mei 2024 19:15 Wib
Pemerintah Arab Saudi imbau publik tidak tertipu iklan haji di medsos
Senin, 13 Mei 2024 15:26 Wib
KI dan Bawaslu DKI sepakati transparansi Pilkada 2024
Sabtu, 11 Mei 2024 23:55 Wib
Pemkab Musi Banyuasin canangkan layanan publik berbasis HAM
Senin, 6 Mei 2024 23:15 Wib
Kepala Media dan Diplomasi Publik Kedubes UEA kunjungi ANTARA
Jumat, 3 Mei 2024 13:35 Wib