Kemenkumham Sumsel jadi rujukan studi tiru pembangunan zona integritas

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menjadi rujukan studi tiru serta kegiatan saling belajar dan tukar pengalaman (benchlearning) pembangunan zona integritas.

"Kemenkumham Sumsel kini menjadi acuan atau rujukan studi tiru dan benchlearning
sebagai upaya perbaikan kinerja berbagai instansi dan lembaga," kata Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenkumham Sumsel Yulizar di Palembang, Senin.

Dia menjelaskan raihan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dari Kemenpan RB membuat Kanwil Kemenkumham Sumsel menjadi rujukan "benchlearning" maupun studi tiru dari instansi/lembaga lain.

Salah satu lembaga yang menjadikan
Kanwil Kemenkumham Sumsel sebagai rujukan pembangunan zona integritas tersebut, yakni
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Kalimantan Barat.

"Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak di bawah pimpinan Asip Hamdani baru-baru ini melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham Sumsel di Palembang," ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh IAIN Pontianak, lembaga pendidikan tersebut merupakan satuan kerja yang melakukan studi tiru perdana pada 2024.

"Semoga predikat WBK yang diraih Kanwil Kemenkumham Sumsel pada 2021 lalu bisa menularkan semangat dan dapat segera diraih oleh IAIN Pontianak,” kata Yulizar yang juga Sekretaris Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kemenkumham Sumsel.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya menjelaskan bahwa kegiatan studi tiru
dan "benchlearning" merupakan kegiatan saling belajar dan tukar pengalaman sebagai upaya perbaikan kinerja.

Kunci sukses jajarannya dalam menyabet predikat WBK dan program yang dilakukan dalam berproses menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)
dicapai dengan kerja keras dan komitmen seluruh pegawai.

"Saat ini kami menjalankan dua peran, selain pembina bagi satker di jajaran yang terdiri dari 28 unit pelaksana teknis (UPT), juga sebagai pelaksana dalam pembangunan zona integritas (ZI)," ujar dia.