PSN sebagai jawaban pemerataan pembangunan Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Sebagai rumah bagi lebih dari 270 juta orang, Indonesia jadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia serta perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2022 saja, Indonesia mencatatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp19.588,4 triliun.

Bahkan, McKinsey & Company dalam kajian empirisnya, "The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential"  memproyeksikan bahwa Indonesia mampu menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia pada 2030 setelah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia.

Kendati demikian, capaian-capaian itu hanyalah kumpulan data makro semata apabila masyarakat Indonesia sendiri tidak turut merasakan kemakmuran hasil dari pertumbuhan ekonomi yang masif tersebut. Negara kepulauan yang luas seperti Indonesia sudah sewajarnya dihantui oleh problema kesenjangan baik itu secara sosial ekonomi maupun pembangunan.

Proyek Strategis Nasional

Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat terhadap terciptanya pola pembangunan ekonomi. Dengan lebih dari 17.000 pulau, setiap wilayah Indonesia memiliki perbedaan karakteristik geografis maupun sosial. Ini menjadi konsekuensi logis yang tak dapat dihindari Pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Ketidakseragaman berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat, sementara wilayah lainnya lambat. Hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan rasio Gini (Gini ratio) pada Maret 2023 sebesar 0,388. Angka ini meningkat dibandingkan bulan September 2022 sebesar 0,381 dan Maret 2022 yang tercatat 0,384.

Pada Kuartal III-2023, Pulau Jawa juga masih mendominasi kontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 57,12 persen, diikuti dengan Pulau Sumatra sebesar 22,16 persen. Adapun daerah lain seperti Pulau Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi sebesar 2,80 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,59 persen.