Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan secara resmi meluncurkan Computer Security Incident Response Team (Mubakab-CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber guna menjamin keamanan siber.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Herryandi di Musi Banyuasin, Minggu (26/11), mengatakan Mubakab-CSIRT adalah tim yang menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggulangi, dan menanggapi insiden keamanan siber di suatu wilayah yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan, dan penanganan laporan serta aktivitas insiden keamanan siber.
"Mubakab-CSIRT adalah Tim Tanggap Insiden Siber yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dan akan bertugas menjamin keamanan siber, memberikan layanan, serta penanganannya pada lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin," katanya.
Ia mengatakan bahwa telah diberi tanda registrasi Tim Tanggap Insiden Siber pada instansi pemerintah dan diserahkan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ia berharap, tim tersebut mampu membuat pemkab setempat lebih efektif dan efisien dalam melakukan manajemen insiden keamanan siber.
"Kami berharap dengan adanya Mubakab-CSIRT ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan manajemen insiden keamanan siber," ujarnya.
Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mengatakan keberadaan CISRT menjadi salah satu kunci untuk menanggulangi kejahatan siber di Indonesia, di mana CSIRT merupakan tim yang diharapkan siap serta sigap untuk menghadapi berbagai insiden serangan siber yang mungkin terjadi serta dapat merugikan organisasi, dalam hal ini utamanya pemerintah.
“Semoga kerja sama dengan BSSN guna menciptakan keamanan data dan informasi siber dapat ditingkatkan di masa mendatang,” katanya.
Ketua Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI Purn Hinsa Siburian mengapresiasi keberhasilan Program CSIRT di Sumsel, sebagai provinsi pertama di Indonesia yang sukses meluncurkan CSIRT.
"Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi provinsi lainnya. Mengacu pada Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Maka strategi pengamanan dunia siber menjadi salah satu 'concern' (perhatian) pemerintah pada saat ini," katanya.
