Sementara itu, Pj Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengakui dalam persiapan pilkada, pihaknya telah meminta masing-masing pemda untuk melakukan refocusing anggaran dari belanja tidak terduga (BTT).
"Sesuai dengan instruksi dari Kemendagri, dan disiapkan anggaran pada tahun ini sebesar 40 persen dan tahun 2024 60 persen dan hal ini diikuti rekan-rekan bupati walikota se Sumsel," katanya.
Ia menjelaskan saat ini jumlah penduduk wajib KTP di Sumsel telah mencapai 6,25 juta, dengan rincian sebanyak 3,12 laki-laki dan 3,13 juta perempuan dan perekamannya sebesar 96,6 persen.
Fatoni mengakui hingga saat ini realisasi APBD di Sumsel masih membutuhkan optimalisasi. Sebab, realisasi pendapatan sampai saat ini baru mencapai 61,92 persen dengan total realisasi belanja masih tergolong rendah yakni sebesar 54,97 persen.
"Ini PR berat bagi kami, tapi dengan waktu yang sedikit kami akan bekerja keras untuk memaksimalkan ini semua," kata dia.
Kemendagri minta pemda segera anggarkan APBD untuk Pemilu 2024
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai membuka Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023. (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)
