Palembang (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh pemerintah daerah segera menganggarkan APBD untuk Pemilu 2024 untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, mengatakan setiap daerah diwajibkan menyiapkan anggaran APBD untuk pemilu dengan rincian 40 persen pada tahun ini dan 60 persen pada tahun 2024.
"Jadi, teknis penyelenggaraan pemilu, nanti ada pengajuan dari masing-masing Bawaslu dan pihak terkait kepada kepala daerah. Setelah itu, ada verifikasi apakah usulan dana itu masuk akal atau tidak, apabila itu sudah rasional baru masuk ke tahap selanjutnya, " kata dia saat membuka Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023.
Ia menjelaskan untuk persiapan pemilu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diwajibkan untuk menyediakan data daftar penduduk potensial pemilihan atau DP4.
"Data tersebut, telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak awal Desember 2022 untuk selanjutnya diserahkan ke masing-masing provinsi, kabupaten dan kota sehingga, setiap daerah bisa menentukan jumlah pemilihnya termasuk pemilih pemula," jelasnya.
Kemendagri minta pemda segera anggarkan APBD untuk Pemilu 2024
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai membuka Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023. (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)
