Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyatakan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak menghapus jenjang kelas pelayanan rawat inap bagi peserta.
"Masih ada kelas standar, ada kelas 2, kelas 1, ada kelas VIP. Tetapi ini sekali lagi masalah non-medis," kata Ghufron Mukti yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, terkait diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur tentang KRIS.
Dikatakan Ghufron, Perpres tersebut berorientasi pada penyeragaman kelas rawat inap yang mengacu pada 12 kriteria, meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, terdapat ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, termasuk temperatur ruangan.
Selain itu, penyedia fasilitas layanan juga perlu membagi ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.
Berita Terkait
Hasto: Joko Widodo dan keluarga tidak lagi bagian PDIP
Rabu, 4 Desember 2024 17:08 Wib
Jokowi: Siapa pun yang menang bukan karena endorse
Selasa, 3 Desember 2024 17:07 Wib
Rekaman suara mirip Jokowi terkait Ahmad Luthfi dipastikan hoaks
Selasa, 3 Desember 2024 9:17 Wib
Mantan Presiden Jokowi imbau masyarakat tenang jelang hari pemilihan
Senin, 25 November 2024 14:54 Wib
Jokowi ungkap alasan dukung RK di Pilkada
Senin, 18 November 2024 20:50 Wib
Jokowi hadiri kampanye terbuka calon gubernur Jawa Tengah
Sabtu, 16 November 2024 12:59 Wib
Presiden Prabowo temui Joko widodo di Solo
Minggu, 3 November 2024 19:57 Wib
Kolaborasi untuk melestarikan Bumi
Rabu, 23 Oktober 2024 12:40 Wib