Sumsel bidik 81.000 rumah tangga miskin jadi mandiri pangan

id mandiri pangan,sumsel,sumsel mandiri pangan,rumah tangga miskin,warga miskin,pangan,dana desa,apbd,apbn

Sumsel bidik 81.000 rumah tangga miskin  jadi mandiri pangan

Sejumlah petani memilah gabah hasil panen di kawasan persawahan Desa Durian Kelurahan Veteran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Sumatra Selatan, Jumat (19/2/2021). (ANTARA/Dolly Rosana)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membidik sebanyak 81.000 rumah tangga miskin di 17 kabupaten/kota untuk menjalankan program kemandirian pangan yang dijalankan sejak November 2022.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzuan Effendi di Palembang, Jumat, sejauh ini program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan sudah menyasar 2.031 rumah tangga miskin.

Baca juga: Gubernur Sumsel minta penguatan data calon penerima subsidi pangan

“Sasaran dari program ini yakni keluarga miskin, yang mana saat ini angka kemiskinan di Sumsel masih di kisaran 12 persen (sekitar 3 ribu jiwa),” kata dia.

Dari target sasaran rumah tangga miskin diketahui Kabupaten Lahat menjadi yang terbanyak yakni 9.450 keluarga, disusul OKU Timur 7.800 keluarga dan Banyuasin 7.625 keluarga.

Baca juga: Serapan dana desa program ketahanan pangan Sumsel belum optimal

Ia mengatakan program ini mendorong warga Sumsel memproduksi sendiri kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan pekarangan rumah, lahan sempit dan lahan kosong.

Areal itu dapat ditanami sayuran dan digunakan untuk berternak ayam dan ikan lele sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi secara mandiri.

Program ini sebenarnya sejalan dengan program nasional terkait upaya menjaga ketahanan pangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 20 persen dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani.

“Ini yang terus kami lakukan adalah mensinergikannya dengan program-program pemerintah yang lain agar kemandirian pangan benar-benar tercapai sehingga akan menekan angka kemiskinan,” kata dia.

Ia mengatakan terdapat sejumlah kendala di lapangan sehingga belum seluruh rumah tangga miskin di Sumsel dapat mengakses program ini, di antaranya, sebagian warga menganggap bantuan bersifat sesaat atau tidak berlanjut, belum optimal pendampingan dan belum disesuaikan dengan kondisi rumah tangga miskin.

Untuk itu, dalam Rapat Koordinasi Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan beberapa waktu lalu sudah disepakati untuk melakukan pengoptimalisasian, di antaranya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar rumah tangga penerima manfaat lebih tepat sasaran (by name by address).

Kemudian, memaksimalkan dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat pemerintah desa, dan mengoptimalkan 2.000 petugas penyuluh pertanian dan peternakan yang sudah diangkat sebagai tenaga honor oleh pemprov, serta mengoptimalkan Tim Penggerak PKK.

Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Luthfy Latief mengatakan pemerintah pusat sangat mengapresiasi program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Saat ini dunia sedang dihadapkan krisis pangan, bahkan sejumlah negara yang biasa mengekspor produk pangannya kini memutuskan untuk menyetok demi kebutuhan dalam negeri sendiri.
Artinya, jika kondisi ini tidak diantisipasi maka Indonesia juga bisa mengalami hal yang sama.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 ditetapkan penggunaan Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 persen (delapan persen), dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.

Berdasarkan rincian ini pemerintah di tingkat desa tidak perlu khawatir untuk memanfaatkan DD desa untuk kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan program Sumsel Mandiri Pangan yang sejatinya mendukung program nasional terkait menjaga ketahanan pangan ini sebenarnya dapat dijalankan tanpa menggunakan dana APBD dan APBN.

“Kita bisa memanfaatkan dana CSR dari BUMN dan BUMD. Seperti namanya, Sumsel Mandiri Pangan, artinya bisa Bank Sumsel Babel dan Bank Mandiri di sini,” kata Herman Deru yang membuka Rapat Koordinasi tersebut.