Palembang (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal kembali merampingkan BUMN yang saat ini sudah berjumlah 41 dari sebelumnya 108.
Erick di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, mengatakan, kebijakan itu sangat mungkin diambil karena BUMN harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dari masing-masing industrinya.
“Apakah dirampingkan ?. Dimungkinkan, tergantung dari situasi industrinya. Jadi yess dimungkinkan," kata Erick.
Baca juga: Erick Thohir ingatkan BUMN tak asal ekspansi bisnis
Erick mengatakan perampingan BUMN ini merupakan salah satu langkah strategis dalam proses transformasi yang sedang berlangsung sejak dua tahun terakhir.
Dalam transformasi itu, Erick memangkas jumlah klaster menjadi 12 klaster dari sebelumnya yang sebanyak 27 klaster, yang aman setiap klaster dibagi atas sektor industri yang diemban BUMN.
Menurutnya, BUMN harus bertransformasi terutama dalam model bisnis karena negara mengharapkan perusahaan plat merah dapat memberikan pemasukan sebesar-besarnya.
Dalam proses transformasi itu, Kementerian BUMN telah menetapkan lima fondasi yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus pada bisnis inti, inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik dan diawali dengan transformasi sumber daya manusia.
“Jangan berpikiran, ini kan perusahaan negara. Jika rugi, kan ada negara yang bantu,” kata Erick.
Baca juga: Erick Thohir: Transformasi BUMN hasilkan laba bersih naik 356 persen
Sejauh ini, Erick mengaku belum puas atas capaian yang diraih Kementerian BUMN.
Meski sejauh ini, BUMN mampu berkontribusi ke negara senilai Rp377 triliun melalui pajak, dividen, dan bagi hasil.
Kemudian, BUMN mampu melejitkan laba hingga 365 persen atau pada semester I 2020 hanya mencapai Rp6 triliun, sementara pada periode yang sama tahun 2021 mampu meraup Rp26 triliun, tapi capaian ini belum optimal jika mengamati aset yang dimiliki BUMN yang mencapai di atas Rp9.000 triliun.
Erick masih menyayangkan, meski sudah diciutkan menjadi 41 BUMN tapi sejatinya yang memberikan dividen ke negara tetaplah 11 BUMN.
"Tapi apakah yang tidak bisa menghasilkan dividen akan dibubarkan, ya tidak juga karena dilihat juga karena ada juga BUMN yang kerjanya untuk pelayanan publik," kata Erick.
Ia mencontohkan seperti PT KAI dan PT Pelni yang tidak mungkin dipaksa untuk meraih untung sebanyak-banyaknya karena sebagian besar kegiatannya merupakan publik service obligation (PSO).
Baca juga: Erick Thohir: BUMN siap kolaborasi dengan komunitas kreatif
Berita Terkait
Erick minta BUMN tidak terlena dengan kinerja positif 2023
Sabtu, 20 April 2024 20:36 Wib
Pusri berangkatkan ratusan orang mudik gratis bersama BUMN
Minggu, 7 April 2024 2:53 Wib
BRI Palembang berangkatkan sebanyak 500 pemudik ke Lampung
Jumat, 5 April 2024 20:12 Wib
Jasa Raharja pastikan bus Mudik Gratis BUMN penuhi standar keselamatan
Jumat, 5 April 2024 12:12 Wib
Erick Thohir lepas 6.432 pemudik Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Jumat, 5 April 2024 9:54 Wib
Bukit Asam sediakan paket sembako murah dalam Safari Ramadhan BUMN
Kamis, 4 April 2024 12:10 Wib
Mulai besok pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN dibuka
Jumat, 22 Maret 2024 11:48 Wib
Jejak teknologi Belanda di tambang Ombilin
Minggu, 17 Maret 2024 11:15 Wib