PB IDI: Masalah pendidikan kedokteran harus diselesaikan, terutama soal biaya tinggi

id pb idi,uu dikdok,pendidikan kedokteran,biaya pendidikan dokter mahal

PB IDI: Masalah pendidikan kedokteran harus diselesaikan, terutama soal biaya tinggi

Ketua Umum PB IDI dr Daeng M Faqih saat memberikan keterangan pers usai diskusi membahas Revisi UU Pendidikan Kedokteran di Kantor DPW NasDem Jatim di Surabaya, Selasa (8/6/2021). (ANTARA/Fiqih Arfani)

Tentu sangat ironis bagi bangsa. Ada sumber daya manusia yang pintar dan berkualitas, namun terhalang hanya karena biaya. Persoalan seperti ini harus segera mendapat perhatian
Surabaya (ANTARA) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai masih banyak permasalahan pendidikan kedokteran di Indonesia yang harus segera diselesaikan.

"Kami lihat masih ada pekerjaan rumah yang wajib segera diselesaikan," ujar Ketua Umum PB IDI dr Daeng M Faqih yang ditemui usai diskusi membahas Revisi UU Pendidikan Kedokteran bertajuk "Restorasi Humanisme Pendidikan Kedokteran" di Surabaya, Selasa.

Beberapa persoalan yang selama ini muncul, kata dia, seperti pendistribusian dokter harus merata ke daerah yang memang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, permasalahan lain adalah tentang akses mengikuti pendidikan, namun terhalang akibat tidak adanya biaya karena anggarannya cukup tinggi.

"Tentu sangat ironis bagi bangsa. Ada sumber daya manusia yang pintar dan berkualitas, namun terhalang hanya karena biaya. Persoalan seperti ini harus segera mendapat perhatian," ucap dia, pada diskusi di Kantor DPW NasDem Jatim itu.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan ada yang harus berani mendefinisikan dan menyusun strategi supaya ketertinggalan di bidang teknologi pelayanan kedokteran tertangani, ditambah lagi inovasi yang masih minim.

"Makanya sekarang harus berubah. Sebab kalau tidak, maka sampai kapan kalah terus dan tak sejajar dengan tempat lain. Semisal, dengan negara tetangga yang masih tertinggal," katanya.

"Strategi harus disusun dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran," tutur dr Daeng, menambahkan.

Sementara itu, UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Kedokteran (UU DikDok) sedang menjadi pembahasan serius Partai NasDem dan terus didorong agar direvisi karena dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Hadir pada forum diskusi tersebut Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) Pendidikan Kedokteran, sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya.

Diskusi juga menghadirkan pakar hukum kedokteran dr H. M Nasser, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Gigi Indonesia (IDGI) drg R.M Sri Hananto Seno, Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Dr. dr Budi Santoso dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya dr Sulantari.

Sebagai peserta, hadir juga perwakilan mahasiswa dari fakultas kedokteran di Surabaya, baik yang mengikuti langsung maupun melalui daring menggunakan aplikasi zoom.
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar