Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada 76 daerah, dari total 204 daerah yang berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, yang mampu mengadakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 secara mandiri.
Mereka tidak mendapatkan suntikan dana tambahan anggaran pengadaan APD dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 1,02 triliun.
"Mereka bisa memenuhi perlengkapan perorangan untuk pencegahan penularan COVID-19, baik untuk penyelenggara maupun pemilih, berdasarkan rasionalisasi dari anggaran yang sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Total ada 76 daerah," ujar Mendagri dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, dan BNPB, Kamis.
Selain itu, Mendagri menambahkan, dari total 204 daerah, ada 21 daerah yang cukup memerlukan tambahan anggaran pengadaan APD dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) saja.
"21 daerah yang tidak memerlukan dukungan dari APBN tapi dapat dukungan tambahan dari APBD. Mereka sanggup menambah dari APBD," ujar Tito.
Sehingga, dengan demikian, dana tambahan pengadaan APD dari APBN senili Rp 1,02 triliun (Rp 1.020,58 miliar) itu hanya disalurkan kepada 107 daerah saja.
Namun, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Mendagri pun melihat kapasitas fiskal dari 107 daerah yang menerima suntikan APBN tersebut, kemudian dibagi ke dalam lima kategori berdasarkan indeks kapasitas fiskal (IKF) daerahnya.
Ada 12 daerah memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi yang meminta dukungan dana dari APBN sebesar Rp200,80 miliar.
Lalu, ada 28 daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi meminta dukungan APBN sebesar Rp 304,19 miliar.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan ada 20 daerah yang kapasitas fiskalnya sedang meminta dukungan APBN sebesar Rp 148,63 miliar.
Kemudian, ada 15 daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah meminta dukungan APBN Rp 288,26 miliar.
Terakhir, daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat rendah ada 17 daerah, meminta dukungan Rp 78,69 miliar.
Berita Terkait
Tokoh Sumsel minta mayarakat kritisi Pilkada Sumsel
Minggu, 28 April 2024 13:25 Wib
Polres OKU dan KPU perkuat sinergitas jelang Pilkada 2024
Sabtu, 27 April 2024 23:08 Wib
Akademisi sebut ada "people power" kawal Pilkada Sumsel
Sabtu, 27 April 2024 22:55 Wib
Susno Duadji ingatkan jangan ragu dan takut kritisi Pilkada Sumsel
Sabtu, 27 April 2024 21:47 Wib
KASN mengingatkan ASN tak terlibat politik praktis pada Pilkada 2024
Kamis, 25 April 2024 23:35 Wib
Diskusi TSC II akan kupas fenomena politik jelang Pilkada
Rabu, 24 April 2024 13:48 Wib
Sejumlah parpol membuka penjaringan bakal calon Pilkada Palembang 2024
Senin, 22 April 2024 22:19 Wib
Tim Mawardi-Harno ambil formulir pendaftaran Pilkada Sumsel 2024 di PAN
Senin, 22 April 2024 22:18 Wib