Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming mengatakan upaya Kementerian BUMN menghapus praktik monopoli proyek pemerintah menjadi angin segar bagi pengusaha muda agar lebih berkembang.
"Kami berterima kasih kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir atas keputusannya yang membuka peluang bagi swasta dan UMKM untuk menggarap proyek yang nilainya berkisar Rp2 miliar Rp14 miliar. Saya yakin anggota HIPMI lebih semangat lagi untuk maju," kata Mardani kepada kepada ANTARA, ketika dihubungi di Banjarmasin, Senin.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir bakal menggandeng swasta skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggarap proyek yang nilainya berkisar Rp2 miliar hingga Rp14 miliar. Setidaknya ada sebanyak 30 perusahaan pelat merah yang nantinya akan dikerjasamakan dengan UMKM dalam berbagai proyek-proyek dengan nilai tersebut.
Erick juga menjamin lelang proyek untuk korporasi dan UMKM dilakukan transparan, untuk menghindari proyek BUMN hanya berputar di lingkungan BUMN dan tidak ingin ada anak, cucu, atau cicit usaha BUMN ikut dalam tender yang telah diprioritaskan untuk UMKM.
Menurut Mardani, saatnya pengusaha muda yang umumnya memiliki bidang usaha kategori UMKM diberikan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan bisnis.
Salah satu pintu masuknya yaitu dapat menggarap proyek pembangunan dalam negeri yang banyak tersedia dari pemerintah.
"Kesempatan emas bersinergi dengan pemerintah harus benar-benar bisa dimanfaatkan kawan-kawan pelaku UMKM. Tunjukkan jika kita memiliki potensi asal diberi ruang terlibat," tutur Mardani yang juga CEO PT Batulicin Enam Sembilan Group dan PT Maming Enam Sembilan itu.
Diakui Mardani, selama ini pengusaha yang baru tumbuh yaitu UMKM dan "startup" seperti kebanyakan anggota HIPMI terbentur adanya praktik monopoli dari persaingan tidak sehat.
Sehingga mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini mendorong adanya skema kerja sama yang jelas pelibatan perusahaan swasta pada setiap perencanaan pembangunan infrastruktur publik.
"Yang perlu dikawal betul sekarang, jangan sampai antara kebijakan pimpinan di atas, tidak sejalan dengan praktik di lapangan," tandasnya.
Ditambahkan dia, sektor swasta memiliki peranan penting meningkatkan neraca perdagangan. Sehingga sinergi antara pemerintah dan swasta membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.
"Bagi pengusaha muda yang baru berkembang tentu mendapat pengakuan kinerja, sehingga memudahkan perusahaan menjaring relasi bisnis lebih luas dan pada akhirnya dapat terus tumbuh besar dengan jumlah karyawan semakin banyak," kata Mardani.
Berita Terkait
Mardani Maming didakwa terima suap Rp118,7 miliar terkait izin tambang
Kamis, 10 November 2022 16:23 Wib
Kasus gratifikasi pemberian izin pertambangan, KPK geledah perusahaan milik Mardani Maming
Selasa, 16 Agustus 2022 12:25 Wib
KPK sebut terduga pemberi suap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming telah meninggal dunia
Jumat, 29 Juli 2022 8:37 Wib
Mardani Maming: Saya tidak melarikan diri tetapi ziarah ke makam Wali Songo
Jumat, 29 Juli 2022 8:04 Wib
KPK umumkan Mardani Maming sebagai tersangka dugaan suap izin tambang
Kamis, 28 Juli 2022 22:43 Wib
Mardani Maming tiba di Gedung KPK terkait korupsi pemberian izin usaha pertambangan
Kamis, 28 Juli 2022 15:13 Wib
KPK masukkan Mardani Maming dalam DPO terkait kasus korupsi izin tambang
Selasa, 26 Juli 2022 13:35 Wib
KPK panggil tiga saksi terkait kasus mantan bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming
Senin, 18 Juli 2022 13:11 Wib