Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Novian Andusti di Palembang, Rabu, mengatakan, program BKKBN yang diwujudkan dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sejatinya program bersama yang menuntut kepedulian dari banyak pihak.
“Dalam 100 hari kerja, saya menargetkan bakal terjadi kerja sama dengan banyak instansi plus dengan kontraknya sehingga ada indikator dan parameter yang terukur terkait capaian,” kata Novian setelah dilantik menjadi kepala perwakilan BKKBN oleh Gubernur Sumsel Herman Deru di Griya Agung.
Pelantikan ini turut dihadiri Direktur Bina Kepesertaan KB Widwiono dan perwakilan Petugas Lapangan KB (PLKB) dari seluruh kabupaten/kota di Sumsel.
Ia mengatakan sejauh ini program KB di Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik, namun dibutuhkan percepatan agar target penurunan jumlah penduduk dapat tercapai.
Langkah yang cukup efektif, menurutnya, yakni mensinergikan penggunaan anggaran pemerintah daerah dengan program KKBPK, salah satunya pada pemerintahan desa.
“Dalam Permendes, juga sudah dijelaskan bahwa Anggaran Dana Desa itu dapat digunakan untuk kepentingan menunjang program KKBPK, ini yang akan kami dorong,” kata dia.
Selain itu, BKKBN juga bakal memperkuat SDM dengan menyebar PLKB hingga tingkat desa yang selama ini telah menjadi ujung tombak keberhasilan program.
Begitu pula dengan mitra kerja yakni para bidan dan petugas kesehatan yang akan diberikan pelatihan bersertifikasi demi berkualitasnya layanan KB.
“Satu hal lagi, saya juga akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama agar terlibat saat pemberian sosialisasi ke masyarakat,” ujar dia.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam kesempatan yang sama mengatakan, dirinya sangat mendukung rencana BKKBN Sumsel yang ingin menambah jumlah PLKB.
Ia menyadari jumlah PLKB sangat terbatas sehingga banyak masyarakat tidak teredukasi terkait penggunaan alat kontrasepsi karena rasio antara jumlah petugas dan desa yakni 1:5.
“Ya usulkan, nanti saya akan membuat surat ke setiap pemerintah kabupaten agar mengangkat PLKB,” kata dia.
Permasalahan yang dihadapi BKKBN saat ini sangat komplek, diantaranya stagnasinya penurunan laju pertumbuhan pendudukan (LPP) dengan indikatornya berupa angka Total Fertility Rate (TFR) sejak 10 tahun terakhir.
Meski demikian, Sumsel terbilang cukup berhasil karena sejauh ini telah menurunkan TFR dari 2,8 menjadi 2,6, sehingga diharapkan pada 2020 TFR bisa lebih diturunkan lagi.
