Jakarta (ANTARA Sumsel) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menjelaskan alasan pemerintah membubarkan organisasi massa Hizbut Thahir Indonesia (HTI) salah satunya karena melanggar sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia.
"Apa yang salah dengan Hizbut Thahir?. Melanggar Pancasila, tapi sila yang mana?. Kalau soal agama, sama soal keadilan juga sama. Yang salah soal persatuan sila ketiga. Itu bertentangan dengan konsep persatuan negara kita, NKRI. Dia (HTI) ingin tanpa batas (borderles)," kata Wapres saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan 21 Lembaga Ketahanan Nasional (PPSA 21 Lemhanas) di Jakarta, Senin.
Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas yang akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna pada 24 Oktober 2017.
Perppu tersebut sebagai dasar untuk pembubaran ormas HTI di Indonesia.
Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa kita tidak bisa hanya menuding orang lain anti Pancasila. Menurut Wapres harus jelas sila belajar ke berapa yang dilanggar.
"Jadi kita harus urai satu persatu sila dalam Pancasila itu. Kalau ada yang melanggar harus jelas sila mana yang dilanggarnya," kata Wapres.
Wapres menjelaskan pengalamannya saat adanya penolakan atas kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh.
Saat itu, tambah Wapres semua menolak kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh. Bahkan pemda juga ikut menolak.
"Saya bilang, anda sudah baca Pancasila ? Lihat sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda menolak pengungsi Rohingya itu manusiawi tidak ? itu beradab tidak ? ," kata wapres.
Akhirnya tambah Wapres semua diam dan bisa menerima kehadiran para pengungsi Rohingya tersebut.
Karena itulah Wapres mengingatkan Pancasila harus diuraikan satu persatu dari sila yang ada. Dengan demikian maka akan jelas tindakan mana yang masuk kategori melanggar Pancasila atau tidak.
Berita Terkait
Pengusaha jalan tol bagikan 300 sepatu gratis kepada warga
Jumat, 5 April 2024 15:47 Wib
PDI Perjuangan: Pertemuan Megawati dan JK pasti terjadi
Jumat, 23 Februari 2024 13:12 Wib
Jusuf Kalla dukung pasanganAnies-Muhaimin
Rabu, 20 Desember 2023 9:13 Wib
Ganjar diskusi bersama JK bahas netralitas aparat
Minggu, 19 November 2023 19:35 Wib
JK berbagi kisah perdamaian di hadapan juru damai dunia
Kamis, 19 Oktober 2023 10:10 Wib
Mahfud MD persilakan pengusaha Jusuf Hamka tagih utang pemerintah ke Kemenkeu
Minggu, 11 Juni 2023 17:24 Wib
JK: Masjid bukan untuk mimbar kampanye politik
Selasa, 21 Maret 2023 16:23 Wib
Jusuf Kalla Lantik Pengurus Pimpinan Wilayah DMI Sumatera Selatan
Selasa, 21 Maret 2023 15:25 Wib