Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemanfaatan dana desa secara efektif bisa membantu kinerja konsumsi rumah tangga dalam mendukung perekonomian nasional.
"Kami melihat dana desa dampaknya belum betul-betul optimal, maka upaya meningkatkan konsumsi di level akar rumput menjadi penting," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan dari dana desa yang telah dialokasikan dalam APBNP 2017 sebesar Rp60 triliun dapat memberikan dampak lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Keinginan untuk memperkuat belanja sosial harus dilihat dari kapasitasnya. Kalau dilihat dari uang yang paling banyak dan efektif adalah dana desa, karena uang itu benar-benar masuk ke desa," katanya.
Untuk itu, pemerintah berupaya memperbaiki sistem penyerapan bagi dana desa ini agar bisa memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan.
"Desa memerlukan kapasitas kelembagaan yang lebih permanen untuk bisa mengelola dana yang setiap tahun diperoleh. Jadi tidak hanya sekedar proyek membangun jalan, lalu selesai," ujar Sri Mulyani.
Menurut dia desain dana desa harus memberikan hasil optimal terhadap akselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar terjadi perbaikan dalam struktur konsumsi rumah tangga.
"Kami akan fokus pada implementasi yang bisa lebih diakselerasi. Nilai dana desa Rp60 triliun, bansos dan PKH tidak sebesar itu. Maka upaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat menjadi penting," jelasnya.
Sri Mulyani juga memastikan penggunaan dana desa ini harus dilakukan sesuai tata kelola serta sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPKP maupun Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi upaya manipulatif.
"Kita akan bekerja dengan berbagai institusi lain seperti BPKP mengenai sistem akuntabilitas dana desa dan Kemendagri untuk melihat dampaknya," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Berita Terkait
Menkeu waspadai kenaikkan harga komoditas akibat konflik geopoltik
Jumat, 26 April 2024 16:03 Wib
Menkeu: APBN surplus Rp8,1 triliun per Maret
Jumat, 26 April 2024 10:14 Wib
UU APBN 2024 telah selesai sebelum penetapan capres-cawapres
Jumat, 5 April 2024 12:37 Wib
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:45 Wib
Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 12:29 Wib
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Airlangga sebut anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu
Senin, 26 Februari 2024 15:38 Wib
Airlangga buka suara terkait kabar pertemuan Sri Mulyani dan Megawati
Senin, 5 Februari 2024 17:08 Wib