Palembang (ANTARA Sumsel) - Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Selatan
menilai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan
pemerintah mulai 1 Januari 2014 kurang sosialisasi ke masyarakat,
akibatnya banyak belum memahaminya.
"Saya melihatnya, program JKN ini kurang sosialisasi ke masyarakat,"
kata Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Selatan, Hj RA Anita Noeringhati
ketika ditanya program tersebut di Palembang, Jumat.
Menurut dia, semestinya sebelum diterapkan, pemerintah hendaknya
melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat mengenai program JKN itu.
Sosialisasi ke masyarakat itu semestinya dilakukan tiga bulan
sebelum program JKN tersebut diterapkan pemerintah sehingga masyarakat
bisa mengetahuinya, tuturnya.
Ia mengatakan, selain ke masyarakat, program itu juga semestinya
disosialisasikan ke para medis yang akan menampung melayani masyarakat.
Di Sumatera Selatan, belum seluruh rumah sakit mau melayani masyarakat dengan program itu, katanya.
Ia menyatakan, ada dua rumah sakit di Sumatera Selatan belum menjadi
JKN yakni rumah sakit Siloam dan Charitas dan masih dalam proses.
Sehubungan dengan program JKN itu sendiri, pihaknya juga sudah
beberapa kali ke Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan menanyakan
bagaimana persiapan menjelang program ini dilaksanakan.
Beberapa daerah juga ada yang belum siap dengan progam JKN itu dan
lebih memilih program kesehatan di daerah mereka sendiri, ujar wakil
rakyat tersebut.
Yang diinginkan masyarakat itu, kalau sakit berobat dan gratis, katanya
Berita Terkait
Pemkab Muba raih penghargaan Paritrana Award 2023
Rabu, 27 Maret 2024 0:39 Wib
Dirut BPJS Kesehatan : Tingkat kepuasan peserta naik
Kamis, 7 Maret 2024 5:05 Wib
Yovie suarakan setiap musisi berhak dapat jaminan sosial
Selasa, 5 Maret 2024 11:51 Wib
Kemenkumham Sumsel tingkatkan pemahaman jaminan sosial
Kamis, 15 Februari 2024 19:09 Wib
Pemkab Ogan Ilir dan BPJAMSOSTEK sinergi sosialisasikan program jaminan sosial
Rabu, 31 Januari 2024 9:11 Wib
Pemkab OKU Selatan gandeng BPJS Ketenagakerjaan berikan jaminan sosial petugas Pemilu 2024
Minggu, 14 Januari 2024 10:23 Wib
BPJS Kesehatan sebut cakupan kepesertaan JKN capai 265 juta jiwa
Jumat, 24 November 2023 8:06 Wib
Kemenkumham Sumsel musnahkan ribuan arsip keimigrasian dan fidusia
Senin, 20 November 2023 20:31 Wib