Palembang (ANTARA) - Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga November 2023 mencapai 265 juta jiwa atau 95,71 persen dari total penduduk Indonesia.
"Capaian cakupan kepesertaan tersebut menjadikan program JKN sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi,” katanya di Palembang, Kamis.
Dalam acara sarasehan bersama prajurit Kodam II/Sriwijaya dengan tema "Transformasi Mutu Layanan, Mudah, Cepat dan Setara", David menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan mendapatkan amanah dari Pemerintah sejak 1 Januari 2014 untuk menyelenggarakan program JKN dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam melayani peserta.
"Upaya peningkatan layanan tidak hanya dengan cara peningkatan kuantitas kanal layanan dan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama, namun juga peningkatan kualitas layanan menjadi komitmen utama BPJS Kesehatan seiring dengan tuntutan masyarakat atas layanan di era digital saat ini," ujarnya.
Sejalan dengan misi BPJS Kesehatan 2021 - 2026 yakni meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi, pihaknya menetapkan fokus utama melalui tahapan yang selaras dengan "customer journey" peserta yakni mulai dari pencarian informasi Program JKN, pendaftaran peserta, pembayaran iuran pertama, pemberian informasi kepada peserta, perubahan data, pembayaran iuran setiap bulan, pelayanan kesehatan, sampai dengan pelayanan pengaduan.
Melalui upaya peningkatan mutu layanan di setiap "customer journey" diharapkan mampu meningkatkan kepuasan peserta JKN.
Menurut David, berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan sebagai komitmen BPJS Kesehatan untuk senantiasa memberikan layanan terbaik.
Terdapat lima layanan yang diintegrasikan pada program sentralisasi yakni pelayanan administrasi melalui WhatsApp (Pandawa), sentra layanan administrasi kepesertaan (Selaras). Kemudian jenis layanan rekrutmen dan reaktivasi peserta (Jelita), sentralisasi edukasi dan penanganan pengaduan (Senada), dan "liaison officer care center 165 (LO CC 165)".
Melalui program sentralisasi tersebut, BPJS Kesehatan berupaya memastikan setiap penduduk Indonesia terlindungi program JKN dan mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara.
“Kami berharap seluruh anggota TNI dan PNS di lingkungan TNI beserta seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam program JKN dapat melakukan validasi data secara berkala jika terjadi perubahan, baik golongan, kepangkatan, data diri, susunan anggota keluarga serta data-data kepesertaan lainnya," ujarnya.
Dengan jumlah anggota organisasi yang sangat besar, tentunya melalui kegiatan sarasehan itu pihaknya berharap prajurit TNI dan PNS TNI lingkungan Kodam II/Swj dapat menyampaikan kembali informasi yang diterima kepada rekan sejawat.
"Kami mengharapkan prajurit TNI dan PNS TNI yang mengikuti sarasehan bersama BPJS Kesehatan menyampaikan informasi yang diperoleh kepada rekan sejawat yang belum sempat menghadiri acara ini, agar tercipta pemahaman yang sama terkait penyelenggaraan Program JKN, khususnya bagi seluruh jajaran TNI dan PNS TNI," ujar David.
Sementara Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPJS Kesehatan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan kepada prajurit, PNS dan keluarga jajaran Kodam II Sriwijaya.
"Semoga kegiatan ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada prajurit dan PNS Kodam II/Swj tentang BPJS Kesehatan. Melalui kegiatan ini diharapkan jajarannya beserta keluarga dapat memahami bagaimana cara mengakses layanan kesehatan Program JKN, mulai dari kartu digital, antrean daring (online) serta kanal BPJS lainnya.," kata Pangdam Mayjen Yanuar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPJS Kesehatan: Cakupan kepesertaan JKN capai 265 juta jiwa
