Palembang, Sumsel (ANTARA) - Pengamat politik dari Lintas Politika Indonesia Kemas Khoirul Mukhlis menyebutkan kontrak politik tak bisa diharapkan sepenuhnya bisa direalisasikan oleh pada kandidat kepala daerah.
"Kontrak politik calon itu, gimana ya, ada juga yang melakukan itu, ada juga yang dipublis toh pelaksanaannya tidak ada," kata Mukhlis saat hadir pada diskusi Talk Sriwijaya Community di Palembang, Sabtu lalu.
Ia mengakui, ada kandidat yang meneken kontrak politik dengan calon pemilihnya sebagai salah satu upaya mendapatkan dukungan elektoral.
"Itu sah-sah saja, menurut saya tapi tak efektif juga," katanya.
Ia menggaris bawahi, ide dan gagasan adalah salah satu yang ditangkap dan diharapkan oleh masyarakat calon pemilih. Mereka berharap mendapatkan calon pemimpin atau kandidat yang memiliki gagasan untuk kemudian memberikan solusi untuk permasalahan daerah.
"Harusnya kandidat pemimpin daerah itu datang dan hadir dengan ide dan gagasan, yang didukung oleh jejaring yang kuat untuk mendatangkan modal dukungan pembangunan daerah," kata Mukhlis.
Dengan konsep dan gagasan kuat, maka visi dan misinya akan kuat serta akan terlihat.
Ia mengakui bila pada Pilkada 2024 di Sumatera Selatan, peranan kemampuan finansial masih diandalkan para kandidat. Dari beberapa kandidat Pilkada provinsi dan kabupaten/kota yang muncul saat ini memang memiliki kecenderungan itu, disamping memiliki basis dukungan daerah.
"Tapi masyarakat sebenarnya akan merespon lebih agresif bila hadir dengan gagasan. Bahkan kekuatan gagasan itu juga akan berperan menekan praktik politik," katanya.
Sementara itu tokoh masyarakat Sumsel, Komjen Pol Purn Susno Duadji menyebutkan praktik politik uang masih membayangi Pilkada 2024 di Sumatera Selatan.
"Ini yang harus menjadi perhatian bersama, harusnya muncul calon-calon pemimpin yang penuh gagasan dan ide. Tapi lagi-lagi banyak potensi itu tak muncul karena tak punya uang," kata Susno .
