Pekanbaru (Antarasumsel.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) berkonsentrasi menangani masalah pangan.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Riau, Masperi di Pekanbaru, Jumat, mengatakan perusahaan tersebut belum jelas bidang usahanya karena termasuk menangani masalah pengadaan beras petani.
Belum lagi, lanjutnya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun ini pernah mengusulkan perlu adanya BUMD dengan fokus menangani masalah tingginya harga dan selalu berfluktuasi terhadap kebutuhan pokok.
"Ini kan, peluang bagi PIR. Apalagi, sebagian besar kebutuhan pokok di Riau didatangkan provinsi tetangga baik Sumbar atau Sumut. Nanti, BUMD itu berperan dalam atasi tingginya harga sembako," katanya.
Dia berujar, selama ini pemerintah daerah di Riau belum bisa dalam melakukan intervensi harga di pasaran terutama terhadap sejumlah komoditi yang sedang melambung harga jualnya.
Seperti diketahui, Pemprov Riau adalah pemegang saham mayoritas PT PIR dengan persentase sekitar 63 persen atas dana digelontorkan hingga 2013 sudah Rp124 miliar lebih.
"Kita sebenarnya, tinggal ditunjuk saja salah satu BUMD untuk tangani masalah pangan. Kalau PIR masih sangat memungkinkan untuk tangani hal ini," tutur Masperi.
Tercatat di tahun 2012, PIR telah menjamin utang BUMD lain yakni PT Riau Airlines (RAL) agar maskapai tersebut terbebas dari permohonan pailit oleh Bank Muamalat di Pengadilan Niaga Medan.
"Ya, sudah dibayar sekitar Rp17 miliar lebih dari total utang Rp60 miliar kepada Bank Muamalat. Sisanya, dicicil," ungkap Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson.
Dia mengaku, buruknya pengelolaan BUMD milik pemerintah provinsi telah berakibat menumpuk utang seperti yang dialami RAL.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengaku, sebagian besar dari sejumlah BUMD milik Pemprov Riau sedang mengalami masalah besar hingga kini.
Pihaknya berkeinginan, organisasi perangkat daerah yang segera terbentuk awal tahun depan agar benar-benar membenahi masalah itu.
"Terkait ini (BUMD), kita memang butuh penanganan serius. Maka dari itu, diharapkan OPD baru nanti, kita butuh satu bidang yang betul-betul menguasai BUMD," tegasnya.
