Legislator kawal roda pemerintahan Pemkot Palembang

Palembang (ANTARA Sumsel) - Legislator DPRD Palembang berkomitmen untuk mengawal roda pemerintahan normal pasca ditahannya Wali Kota Romi Herton oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait sengketa pilkada tahun 2013.

"Kami akan mengawal secara optimal roda pemerintahan tetap berjalan meskipun kini wali kota ditahan KPK," kata Ketua DPRD Palembang Ahmad Novan, Kamis.

Menurut dia, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada ketika wali kota tidak bisa lagi memimpin karena suatu hal, maka wakil wali kota menjadi pengganti.

Tugas-tugas wali kota akan langsung digantikan Wakil Wali Kota Palembang Harnojoyo, tambahnya.

Ia mengatakan, sebagai bagian dari pemerintah, legislator akan mendorong secara optimal kinerja pemkot dalam melayani publik berjalan baik.

Karena itu, pengawasan yang dilakukan pihaknya sebagai salah satu fungsi DPRD akan dilaksanakan secara baik, katanya.

Dia menjelaskan, terkait dengan penggantian penunjukan wali kota definitif dan wakilnya tentunya harus melalui sejumlah mekanisme.

Dengan ketentuan telah diatur dalam undang-undang dan Kementerian Dalam Negeri yang berwenang, ujarnya.

Sementara Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito akhirnya ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB di gedung KPK Kuningan Jakarta.

Menurut surat dakwaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dalam sengketa pilkada Kota Palembang, Akil menerima uang Rp19,87 miliar melalui Muhtar Ependy yang diberikan oleh calon wali kota Romi Herton, yang mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Uang tersebut ditransfer ke Akil ke rekening giro atas nama perusahaan milik istrinya CV Ratu Samagat dan diberikan secara bertahap melalui Masyito istri Romi Herton.

Hasilnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara Pilkada Kota Palembang 2013, sehingga Romi Herton dan Harnojoyo memenangkan pilkada Palembang.