Aburizal dan Jokowi sepakat maju sebagai capres

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Bakal calon Presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie dan dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) masing-masing sepakat maju sebagai calon presiden dan saling mendukung siapapun yang kelak terpilih dalam Pemilu 9 Juli mendatang.
        
"Kalau Mas Jokowi yang terpilih, atau saya, atau siapapun kami sepakat mendukung karena merupakan pilihan rakyat," kata Ical, panggilan akrab Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam keterangan saat menerima kedatangan Jokowi di DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu.
     
Jokowi yang juga Gubernur DKI Jakarta sepanjang Sabtu melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP Partai NasDem, lalu bertemu Ical, dan dilanjutkan dengan menemui Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB.
         
Pertemuan Ical dan Jokowi berlangsung dalam suasana santai, meskipun pembicaraan sempat berlangsung secara tertutup.
        
Ical mengenakan "t-shirt" warna gelap sedangkan Jokowi seperti biasa mengenakan kemeja putih.
         
Dalam keterangan pers itu Ical tampil bersama Jokowi serta beberapa fungsionaris DPP Partai Golkar seperti sekretaris jenderal Idrus Marham, bendahara umum Setya Novanto, dan wakil ketua umum Cicip Sharif Sutardjo.
         
Ical mengatakan Partai Golkar dan PDI Perjuangan sepakat mengajukan sendiri-sendiri calon presidennya, tetapi saling mendukung siapapun yang kelak terpilih.
         
"Pertemuan ini sama sekali tidak membahas bagi-bagi kekuasaan," ucap Ical yang juga mantan Menko Kesra.
         
Partai Golkar dan PDI Perjuangan, katanya, juga sepakat bekerja sama di parlemen.
         
Hasil hitung cepat ("quick count") yang disiarkan Antaranews bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) menunjukkan bahwa PDI Perjuangan menempati peringkat pertama dengan memperoleh 18,65 persen, sedangkan Partai Golkar di peringkat kedua dengan meraih 14,87 persen.
         
Mengacu pada hasil hitung cepat itu, masing-masing partai tersebut tidak bisa mencalonkan presiden dari partainya sendiri karena tidak memenuhi ambang batas minimal perolehan suara secara nasional sebesar 25 persen sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kecuali berkoalisi dengan partai lain.
         
Sementara ambang batas perolehan kursi DPR RI sebesar 20 persen dari total 560 kursi DPR RI, juga belum diketahui karena masih menunggu rekapitulasi penetapan suara nasional dan perolehan kursi DPR RI oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan pada 7-9 Mei mendatang.