Sedangkan 12 kabupaten dan kota dari 17 daerah di Sumsel yang diharapkan dapat mempertahankan predikat KKPHAM yakni Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas.
Kemudian Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Penukal Abab Pematang Ilir (Pali), Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, OKU Timur, serta Kota Lubuklinggau, Pagaralam, dan Kota Palembang, kata Ilham.
Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sumsel Ika Ahyani Kurniawati menjelaskan bahwa dia bersama tim pada Jumat (16/2) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk mempertahankan predikat KKPHAM pada 2024 ini.
Selain itu dilakukan koordinasi untuk meningkatkan komunikasi dan sinergisitas dengan Pemkot Lubuklinggau agar lebih meningkatkan
pelayanan publik berbasis HAM sesuai Permenkumham 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Kemudian membantu pemerintah daerah melakukan pemenuhan data dukung KKPHAM, pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (P2HAM) dan indeks reformasi hukum (IRH), ujar Ika.
Sementara itu Pj Sekda Kota Lubuklinggau Thamri menyambut baik kedatangan tim dari Kanwil Kemenkumham Sumsel dan berharap agar koordinasi tersebut dapat dilakukan secara intensif.
Mengenai hasil IRH yang belum maksimal, hal itu disebabkan kendala teknis pada 'website' JDIH sehingga sempat ditutup untuk perawatan (maintenance), jelas Thamri.
Kemenkumham Sumsel koordinasi dengan pemda pertahankan KKPHAM
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya. ANTARA/Yudi Abdullah/24.
