Bogor (ANTARA) - Semua aturan perundangan yang dinilai menghambat masuknya investasi ke Indonesia sudah diakomodasi dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang merupakan usulan Presiden Joko Widodo untuk mensinkronkan sejumlah undang-undang agar ramah investasi.
"Jika BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) beranggapan masih ada undang-undang dan aturan di bawahnya yang menghambat investasi, sebaiknya dilaporkan ke tim yang menggodok draft RUU Omnibus Law. Aturan yang mana?undang-undang apa dan pasal berapa?," kata Anggota Badan Legislasi DPR RI,Firman Subagyo, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima, Senin.
Firman Subagyo mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang menyebut masih ada undang-undang dan aturan perundangan lainnya yang menghambat investasi.
Menurut Firman, Tim Penyusun RUU Omnibus Law ini dikordinasikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. "Kepala BKPM bisa langsung berkordinasi dengan tim, sebab semua aturan yang dinilai menghambat investasi sudah dikumpulkan," katanya.
Pembahasannya, kata dia, akan dilakukan pada awal tahun 2020 setelah RUU Omnibus Law ini disampaikan oleh Pemerintah ke DPR RI.
Politisi senior Partai Golkar ini sejak awal ditugaskan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua umum Partai Golkar untuk mengawal pembahasan RUU Omnibus Law ini di DPR.
"Sebaiknya kita tidak menyampaikan pernyataan yang dapat menimbulkan kebimbangan di masyarakat terkait aturan perundangan yang dinilai menghambat investasi itu. Kita tunggu pembahasannya di DPR RI," katanya.
Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut undang-undang yang menghambat investasi itu ada pada kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). KLHK bermitra dengan Komisi IV DPR RI. Firman yang juga pimpinan Komisi IV DPR RI menegaskan, investasi itu hendaknya tidak menghalalkan segala cara, khususnya terkait dengan KLHK, karena terkait tiga hal yakni faktor ekonomi, ekologi, dan sosial.
Berita Terkait
Menkopolhukam: Bakamla dapat kewenangan penyidikan pelanggaran di laut
Rabu, 30 Maret 2022 7:58 Wib
Tuntut cabut UU Cipta kerja, Buruh shalat Jumat bersama di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI
Jumat, 14 Januari 2022 13:22 Wib
Ribuan buruh se-Jabodetabek siap gelar aksi tolak Omnibus Law di DPR
Jumat, 14 Januari 2022 10:41 Wib
Mengenali "omnibus law" dan dampak penerapannya
Minggu, 28 November 2021 14:36 Wib
Indonesia-AS perkuat kerja sama pemulihan ekonomi
Jumat, 19 November 2021 23:35 Wib
Menko optimistis pertumbuhan ekonomi 2021 capai 3,7 persen
Jumat, 20 Agustus 2021 15:13 Wib
Menko Airlangga: Omnibus Law upaya penyediaan lapangan kerja
Rabu, 30 Juni 2021 16:26 Wib
Luhut: Indonesia perkuat hubungan kerja sama dengan Korea
Jumat, 9 April 2021 9:01 Wib