Indonesia harus tangguh hadapi perang dagang

id ekonomi indonesia,perang dagang china dan as,berita sumsel,berita palembang,antara palembang,antara sumsel

Pergerakan Grafik IHSG di layar BEI (ANTARA /Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Prof Dr Sri Adiningsih MSc mengatakan ekonomi Indonesia harus tangguh dalam menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

"Ekonomi Indonesia harus memiliki ketangguhan untuk menghadapi turbulensi tersebut. Stabilitas dan fundamental ekonomi Indonesia harus terjaga dengan baik," ujar Sri di Jakarta, Senin.

Sampai saat ini Indonesia, lanjut dia, berhasil mengembangkan perekonomian sehingga pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan semakin berkurang.

Pernyataan tersebut, juga disampaikan Sri dalam seminar nasional yang diselenggarakan Program Pascasarjana Universitas Prof Dr Moestopo.

Dia menjelaskan perang dagang itu berawal dari kebijakan politik "kacamata kuda" Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan semboyan "America First" dalam mengobarkan perang dagang dengan China.

Kejadiannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 10 persen untuk impor barang dari China senilai 200 miliar dolar AS.

Pernyataan Trump pada 18 Juni 2018 itu meningkatkan ketegangan perang dagang berskala besar dengan Beijing.

Trump mengatakan ini merupakan balasan atas keputusan China, yang mengenakan kenaikan tarif impor senilai 50 miliar dolar AS.

Sebelumnya, Pemerintah China mengatakan ikut menaikkan tarif impor barang dari Amerika Serikat sebagai balasan atas keputusan Trump menaikkan tarif impor dari Cina dengan nilai 50 miliar dolar AS.

Perang dagang AS - China, negara raksasa ekonomi dunia tersebut, memicu turbulensi ekonomi global.

Sri menambahkan Indonesia memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang bertugas menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang ekonomi.

KSSK bertugas mengkoordinasi pemantauan stabilitas keuangan, menangani krisis sitem keuangan, dan menangani permasalahan bank sistemik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun krisis.

Anggota KSSK adalah Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

Usaha menstabilkan ekonomi dilakukan dari dalam dan luar negeri secara simultan. Dari dalam negeri dilakukan pembangunan infrastruktur yang berbasis memajukan perekonomian rakyat luas, kebutuhan sembako tercukupi, menekan inflasi, fiskal sehat, hutang luar negeri terjaga, dan hutang pemerintah.

Dari luar, stabilitas ekonomi dilakukan melalui kemitraan antara lain dengan negara-negara China, Singapura, dan Jepang. Kontribusi keuangan Indonesia di Ching Mai Initiative Multilateralized (CMIM) sebesar Rp9.104 miliar dolar AS.

Kerja sama Bank Indonesia dan Otoritas Moneter Singapura dalam bentuk "repo dan local currency swap" senilai 10 miliar dolar AS.

Kesepakatan Bank Indonesia dengan Bank Sentral Jepang dalam bentuk amandemen perjanjian kerjasama Bilateral Swap Agreement (BSA) dengan nilai fasilitas swap sebesar 22,76 miliar dolar AS.

Hasil usaha menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial nasional antara lain, pertama, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada posisi 5-10 persen di atas Turki, Thailand, Malaysia, Singapura, dan di bawah India, Vietnam, Cina, Filipina.

Kedua, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia tumbuh dari 585 dolar AS (1990) ke 3.847 dolar AS (2017) di atas Filipina.

Ketiga, Gross Domestic Product (GDP) perkapita dalam kekuatan keseimbangan hingga diatas satu.

Keempat, pengangguran dari 11,24 Juta (2005) menurun hingga 5,13 Juta (Febuari 2018). Kelima, Kemiskinan dari 40 Juta (1970) menurun menjadi 9,82 Juta (Maret 2018). Sumber CEIC dan BPS 2018).

Sri Adiningsih menjelaskan bahwa lebih penting dari pada keberhasilan menghadapi turbulensi ekonomi global, adalah menghentikan sumber turbulensi itu sendiri.

Presiden RI Jokowi mengemukakan hal itu dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018.

Jokowi mengatakan hubungan antarnegara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti "Game of Thrones".

Pidato tersebut dengan sangat keras menyindir negara-negara adikuasa tetapi disampaikan dengan gaya yang enak didengar, katanya.

Disebutkan, dalam serial Game of Thrones, sejumlah Great Houses, Great Families bertarung hebat antara satu sama lain, untuk mengambil alih kendali "The Iron Throne".

"Siapapun yang menang, perang adalah petaka yang selalu menimbulkan banyak korban, kesengsaraan, dan kesedihan. Mudah-mudahan pidato Presiden itu dapat menyentuh hati para pemimpin dunia," harap dia.
Pewarta :
Editor: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar