Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Presiden Joko Widodo mengatakan debirokratisasi dan deregulasi untuk mencapai inovasi perlu dilakukan untuk mendukung kemajuan perguruan tinggi.
"Harus berani melakukan perubahan dan berinovasi. Saya tegur pada Menristekdikti agar fakultas yang sudah berpuluh tahun tidak mengubah diri segera kita ubah karena dunia sudah berubah sangat cepatnya," kata Presiden dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia Tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Kamis.
Menurut Jokowi, saat ini seluruh lembaga negeri dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas atas hal yang dikerjakan dan anggaran tidak lagi dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tidak berfokus.
Presiden menilai biaya-biaya tersebut justru tidak memberikan hasil dan sulit untuk dikelola.
"Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun enggak berasa. Kontrolnya secara manajemen juga sulit. Kadang `baunya' saja tidak terasa, duitnya hilang, hasilnya juga tidak terlihat sama sekali. 'Baunya' kadang-kadang tidak kelihatan, apalagi fisiknya," demikian Kepala Negara dalam keterangan pers Deputi Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin diterima Antara di Jakarta.
Pemerintah juga harus bergerak cepat karena yang memenangkan kompetisi hanyalah yang memiliki kecepatan, Kata Presiden.
Jokowi menegaskan saat ini bukan lagi negara besar yang menang terhadap negara kecil, namun negara yang cepat dan tanggap responsif adalah yang akan menang dalam kompetisi global.
Oleh karena itu, berulang kali Presiden meminta dilakukan deregulasi untuk memangkas aturan yang menjebak dan menjerat negeri dimana selama tiga tahun, Presiden terus berusaha memangkas regulasi maupun memangkas prosedur yang rumit.
"Saya masih mendengar guru, kepala sekolah tak sempat mendampingi murid belajar karena mengurus SPJ. Saya tidak tahu di perguruan tinggi sama atau tidak, sama saya kira. Negara ini habis energinya hanya klarena urusan SPJ," ucapnya.
Untuk masalah SPJ, Presiden pernah menanyakan kepada Menteri Keuangan dimana terdapat 43 laporan yang harus disampaikan.
Selain 43 laporan itu, terdapat juga 119 laporan turunannya. "Coba apa negara ini hanya ngurusin 43 laporan plus anak laporan 119 tadi. Saya tidak mau lagi ini. Saya minta maksimal tiga laporan saja cukup. Laporan bertumpuk-tumpuk. Inilah rezim SPJ, rezim laporan yang ingin kita sederhanakan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan cepat," ujar Presiden.
Selain kepala sekolah, guru dan dosen tidak sempat mendampingi siswa karena mengurus SPJ, penyuluh pertanian tak sempat pergi ke sawah karena sibuk membuat proposal dan laporan bantuan, tegas Jokowi.
"Ini sama dengan SPJ, persis sama. Tadi sudah saya sampaikan, saya khawatir jangan-jangan dosen dan rektor sibuk urus administrasi, SPJ penelitian daripada mengajar dan meneliti," kata Presiden.
Untuk itu, Presiden memerintahkan Menristekdikti untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal ini perlu dilakukan agar jajaran perguruan tinggi tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus banyak hal.
"Duduk dengan menteri-menteri terkait, kembangkan sistem informasi handal, bangun aplikasi yang simpel dan menyederhanakan administrasi. Karena ini menjadi contoh bagi kementerian lain. Karena biasanya yang cepat mengubah dan berubah itu perguruan tinggi dan dimulai dari kemenristekdikti. Berubah terlebih dahulu. Ini sebenarnya mudah asal niat, asal mau," ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Ketua FRI Suyatno dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Ariestina Pulubuhu.
(T.B019/F. Assegaf)
Presiden tegaskan debirokratisasi diperlukan mendukung perguruan tinggi
Presiden Joko Widodo. (ANTARA News/Bayu Prasetyo)
