Pengamat: Presiden ingin kembalikan rotasi kepemimpinan TNI

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Pengajuan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi calon Panglima TNI menunjukkan Presiden Joko Widodo ingin mengembalikan rotasi kepemimpinan TNI, kata pengamat pertahanan Muradi.

"Pengajuan ini merupakan bagian dari mekanisme politik sebagaimana yang diatur dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI," kata Muradi, di Jakarta, Senin.

Panglima TNI sekarang Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Panglima TNI sebelumnya Jenderal TNI Moeldoko berasal dari TNI AD.

Oleh karena itu, pengajuan Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI harus dilihat sebagai bagian dari mengembalikan tradisi rotasi dan kepemimpinan bergiliran sebagai bagian untuk menguatkan konsolidasi internal TNI, katanya.

Presiden mengajukan satu nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang TNI, yang mana dipilih berasal dari yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala staf, katanya.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung ini menilai Hadi Tjahjanto memiliki visi dan waktu masa pensiun yang lebih lama dibandingkan dengan dua kepala staf lainnya.

"Sehingga diharapkan akan mampu mengintegrasikan politik pertahanan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan pertahanan negara," katanya.

Menurut dia, pengajuan Hadi Tjahjanto juga sebagai bagian dari respon untuk menjaga regenerasi di organisasi TNI, yang mana Gatot akan pensiun per 1 april 2018.

Sebagaimana yang diatur dalam UU TNI, Presiden harus mengajukan pergantian Panglima TNI ke DPR yang kemudian akan diproses dalam 20 hari kerja.

"Sehingga pengajuan ini adalah bagian dari amanat undang-undang TNI yang normatif harus dijalankan oleh Presiden Jokowi dalam mekanisme pergantian panglima TNI," kata Muradi.

Dalam pergantian Panglima TNI kali ini, kata dia, sedikitnya ada tiga pertimbangan pengajuan Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Pertama, sebagai bagian dari regenerasi internal TNI, Hadi dianggap memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan proses regenerasi yang rentangnya sempat terlalu jauh saat Gatot memimpin TNI.

Kedua adalah mengembalikan rotasi kepemimpinan TNI. Hal ini juga menegaskan untuk memperkuat penekanan kepemimpinan di TNI bahwa kepemimpinan bergilir adalah bagian dari membangun soliditas antar angkatan.

"Ketiga, pilihan Hadi sebagai calon tunggal panglima TNI adalah juga merupakan bagian dari penekanan untuk kepentingan pertahanan negara," kata Muradi.

Selain itu juga sekaligus untuk menjaga dan mengintegrasikan antara politik negara dalam bentuk Nawacita dan poros maritim dunia dengan doktrin pertahanan negara serta doktrin TNI dan doktrin angkatan.

"Langkah demikian diharapkan akan membangun postur pertahanan Indonesia yang selaras antara politik negara dengan arah bijak pertahanan negara," katanya.