Jakarta (ANTARA Sumsel) - Perempuan Indonesia ke depan akan semakin banyak menduduki jabatan di pemerintahan, legislatif, maupun swata, sehingga meningkatkan emansipasi kaum perempuan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Panitia Pengarah Koalisi Nasional III Koalisi Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KN III KPP-RI), Ammy Amalia Fatma Surya, pada pembukaan KN III KPP-RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Ammy Amalia, kaum perempuan Indonesia yang saat ini terangkat harkat martabatnya, karena jasa perjuangan emansipasi dari RA Kartini (1979-1904).
Ke depan, kata dia, akan semakin banyak pkaum erempuan yang menduduki posisi baik dan hal ini dapat meningkatkan angka pendapatan per kapita rakyat.
"Konsekuensinya, dapat mengurangi kesenjangan sosial," katanya.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, salah posisi baik bagi kaum perempuan adalah bidang politik, sehingga kaum perempuan harus berjuang di jalur politik menjadi anggota legislasi, baik di DPR RI maupun DPRD.
Melalui Konsolidasi Nasional yang diselenggarakan oleh KPP-RI secara periodik setiap lima tahun, guna mendorong, menambah wasasan dan ilmu pengetahuan kepada kaum perempuan untuk berjuang di jalurpolitik menjadi anggota legialtif.
"Perempuan memiliki semangat dan kekuatan yang tinggi untuk berjuang, termasuk melaui jalur politik," katanya.
Ketua Pelaksana KN III KPP-RI, Wa Ode Hamsinah Bolu menambahkan, KN III KPP-RI diikuti sekitar 800 peserta yakni anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD dari seluruh Indonesia.
Hamsinah Bolu menjelaskan, setelah acara pembukaan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, KN III KPP-RI diselenggarakan di sebuah hotel berbintang di Pancoran Jakarta, hingga Jumat (17/11).
Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini menambahkan, selama dua hari penyelenggaraan KN III KPP-RI, pematerinya adalah, pada hari pertama, Kamis (16/11), anggota DPR RI dan DPD RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dari Komnas Perempuan.
Kemudian, pada hari kedua, Jumat (17/11), pematerinya antara lain, pimpinan Komisi II DPR RI, pimpinan KPU RI, pengamat politik, serta LSM politik.
