Jakarta, (ANTARA Sumsel) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong lembaga keuangan perbankan di Indonesia untuk lebih banyak menjangkau daerah khususnya guna memberikan layanan kredit untuk usaha kecil dan menengah.
"Yang kita butuhkan adalah bank itu bisa sampai dimana pun di negeri yang jauh ini, bukan dengan membuka kantor perwakilan saja, tetapi juga dengan sistem teknologi informasi untuk menjangkau daerah-daerah," kata Wapres menghadiri peresmian Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Selasa.
Dengan memberikan layanan perbankan, khususnya pemberian kredit, hingga ke pelosok negeri, maka kegiatan usaha kecil dan menengah semakin berkembang di Tanah Air.
Akibatnya, kata Wapres Kalla, kegiatan usaha kecil dan menengah itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat.
Selain itu pula, pemerataan pertumbuhan ekonomi juga dapat dirasakan jika kegiatan usaha kecil dan menengah dapat digiatkan di seluruh daerah.
"Oleh karena itu, OJK, Bank Indonesia, lembaga keuangan dan Kementerian Keuangan harus berpikiran seperti itu, yakni bagaimana kita bisa hidup demi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang baik," jelasnya.
Menurut Wapres, suatu negara tidak akan mudah terpengaruh dengan kondisi penurunan ekonomi global jika negara tersebut dapat menciptakan pemerataan ekonomi dengan baik.
"Tidak ada suatu negara yang jatuh karena pertumbuhannya kurang, tetapi negara mana pun bisa terkena masalah apabila pemerataan perekonomiannya tidak bagus, sehingga kesenjangan menjadi tidak baik. Itulah prinsipnya," katanya.
Otoritas Jasa Keuangan mencatat puluhan juta masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses layanan keuangan dengan baik karena penyebaran jasa lembaga keuangan, khususnya perbankan, tidak merata.
Pada 2013, OJK melakukan survei yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat di pedesaan dalam mengakses layanan keuangan masih rendah.
"Hanya sebesar 21, 84 persen dari masyarakat kita yang berumur 17 tahun telah melek keuangan atau 'well-literated, dengan tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya sebesar 59,74 persen," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad.
Fenomena tersebut, lanjut Mulyaman, tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan hampir di seluruh dunia.
"Menurut survey Bank Dunia tahun 2014, sekitar 38 persen atau 2 miliar orang dewasa berumur di atas 15 tahun di dunia diperkirakan tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Berdasarkan riset tersebut, 6 persen dari jumlah orang dewasa tersebut adalah di Indonesia, peringkat tiga terbesar di dunia setelah India 21 persen dan China 12 persen.
Berita Terkait
Presiden Jokowi terima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia
Jumat, 17 Mei 2024 10:02 Wib
Presiden tugaskan Grace Natalie-Juri Ardiantoro jadi Stafsus Presiden
Rabu, 15 Mei 2024 16:12 Wib
Menteri Keuangan laporkan kepada Presiden sorotan publik terhadap Bea Cukai
Rabu, 15 Mei 2024 15:57 Wib
BPJS Kesehatan: KRIS tidak hapus jenjang kelas layanan
Senin, 13 Mei 2024 15:37 Wib
Presiden: impor beras tak sampai 5 persen kebutuhan nasional
Senin, 13 Mei 2024 15:21 Wib
Presiden tegaskan tidak ada pengajuan percepatan Pilkada
Rabu, 8 Mei 2024 11:37 Wib
Jokowi tekankan anggaran jangan dipakai rapat dan studi banding
Senin, 6 Mei 2024 14:03 Wib
Presiden Jokowi: Jangan sampai alkes tak berguna karena kurang dokter
Senin, 6 Mei 2024 12:35 Wib