Jakarta (ANTARA Sumsel) - Presiden Joko Widodo mengatakan dana untuk kegiatan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 yang hampir mencapai Rp7 triliun seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).
"Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD," kata presiden saat memimpin Rapat terbatas (Ratas) di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Jokowi mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 20015 tentang Pilkada, di mana pendanaan kegiatan Pilkada dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN.
"Dengan demikian pemeritntah pusat hanya akan menambah atau menambal biaya yang tidak bisa di danai oleh APBD," katanya.
Presiden mengungkapkan kekurangan biaya pengamanan bisa dibantu dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan meminta Menkopolhukkam, Mendagri, Kapolri dan Menkeu secepatnya untuk berkoordinasi tentang masalah penganggaran untuk keamanan ini.
"Dan saya juga minta kepada Kapolri untuk menyiagakan pasukannya untuk mendeteksi sedini mungkin. Mungkin kemungkinan adanya berbagai potensi adanya yang mengganggu keamanan pilkada," ujarnya.
Presiden mengatakan bahwa pilkada yang aman akan menjadi tolok ukur kualitas demokrasi. "Pelaksanaan Pilkada serentak yang aman akan menjadi tolok ukur bagi demokrasi kita," tegasnya.
Presiden mengungkapkan Pilkada serentak yang akan dilakukan pada 9 Desember 2015 ini sebanyak 269 pilkada yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota.
Berita Terkait
Presiden Jokowi terima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia
Jumat, 17 Mei 2024 10:02 Wib
Presiden tugaskan Grace Natalie-Juri Ardiantoro jadi Stafsus Presiden
Rabu, 15 Mei 2024 16:12 Wib
Menteri Keuangan laporkan kepada Presiden sorotan publik terhadap Bea Cukai
Rabu, 15 Mei 2024 15:57 Wib
BPJS Kesehatan: KRIS tidak hapus jenjang kelas layanan
Senin, 13 Mei 2024 15:37 Wib
Presiden: impor beras tak sampai 5 persen kebutuhan nasional
Senin, 13 Mei 2024 15:21 Wib
Presiden tegaskan tidak ada pengajuan percepatan Pilkada
Rabu, 8 Mei 2024 11:37 Wib
Jokowi tekankan anggaran jangan dipakai rapat dan studi banding
Senin, 6 Mei 2024 14:03 Wib
Presiden Jokowi: Jangan sampai alkes tak berguna karena kurang dokter
Senin, 6 Mei 2024 12:35 Wib