Jakarta (ANTARA Sumsel) - Presiden Joko Widodo mengatakan dana untuk kegiatan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 yang hampir mencapai Rp7 triliun seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).
"Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD," kata presiden saat memimpin Rapat terbatas (Ratas) di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Jokowi mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 20015 tentang Pilkada, di mana pendanaan kegiatan Pilkada dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN.
"Dengan demikian pemeritntah pusat hanya akan menambah atau menambal biaya yang tidak bisa di danai oleh APBD," katanya.
Presiden mengungkapkan kekurangan biaya pengamanan bisa dibantu dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan meminta Menkopolhukkam, Mendagri, Kapolri dan Menkeu secepatnya untuk berkoordinasi tentang masalah penganggaran untuk keamanan ini.
"Dan saya juga minta kepada Kapolri untuk menyiagakan pasukannya untuk mendeteksi sedini mungkin. Mungkin kemungkinan adanya berbagai potensi adanya yang mengganggu keamanan pilkada," ujarnya.
Presiden mengatakan bahwa pilkada yang aman akan menjadi tolok ukur kualitas demokrasi. "Pelaksanaan Pilkada serentak yang aman akan menjadi tolok ukur bagi demokrasi kita," tegasnya.
Presiden mengungkapkan Pilkada serentak yang akan dilakukan pada 9 Desember 2015 ini sebanyak 269 pilkada yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota.
Berita Terkait
Pilkada Serentak 2024 paralel dengan masa jabatan presiden
Kamis, 2 Mei 2024 21:54 Wib
Kolombia putus hubungan dengan Israel akibat "genosida" di Jalur Gaza
Kamis, 2 Mei 2024 11:41 Wib
Basuki: Presiden "down" saat gol timnas dianulir
Selasa, 30 April 2024 7:08 Wib
Timnas lolos ke semifinal AFC, Jokowi: Sangat bersejarah!
Jumat, 26 April 2024 13:12 Wib
MK: Tak ada bukti intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasagan calon
Senin, 22 April 2024 12:09 Wib
Presiden pesan untuk jadikan Hari Kartini lambang perjuangan perempuan
Minggu, 21 April 2024 9:49 Wib
Jokowi-Tony Blair bahas rencana investasi energi di IKN
Kamis, 18 April 2024 15:46 Wib
LSI: Approval rating Presiden naik jadi 76,2 persen
Kamis, 18 April 2024 15:38 Wib