Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berupaya memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan guna mencegah terjadinya sengketa lahan dan konflik antarmasyarakat serta dengan pemerintah daerah di sekitar wilayah perbatasan.
"Permasalahan batas wilayah menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa lahan antarmasyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan perkebunan, serta dengan pemerintah daerah di wilayah perbatasan," kata Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi di Sekayu, Senin.
Dia menjelaskan, prioritas pembangunan di daerah perbatasan perlu dilakukan, mengingat potensi daerah terutama minyak dan gas bumi yang terdapat pada daerah perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dengan kabupaten terdekat seperti Musirawas dan Banyuasin cukup besar.
"Sebagai prioritas pembangunan saat ini adalah desa-desa yang ada di perbatasan, baik desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin maupun dengan kabupaten lain," ujarnya.
Sebagai contoh Desa Lais Utara merupakan desa hasil pemekaran Kecamatan Lais yang berbatasan langsung dengan Betung, Kabupaten Banyuasin.
Sebagai desa yang berada dalam wilayah kecamatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar mulai dari minyak dan gas bumi, perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian, dengan mendapat perhatian khusus diharapkan desa tersebut semakin maju, menjadi desa terdepan serta mampu bersaing dengan desa di kabupaten tetangga.
"Potensi sumber daya alam luar biasa yang dimiliki tersebut, apabila dikelola dengan baik akan menjadikan Desa Lais Utara sebagai desa yang terdepan, begitu pula sebaliknya jika tidak diperhatikan dengan sentuhan pembangunan yang tepat bisa menimbulkan masalah," ujar Beni.
Untuk mengatasi timbulnya masalah di daerah perbatasan, selain melakukan prioritas pembangunan, pihaknya menyiapkan alat penunjuk posisi atau GPS dan perangkat komputer aplikasi program batas di sembilan kecamatan yang berada di daerah perbatasan.
Kemudian, pihaknya juga telah menggelar diseminasi batas guna menjaga keutuhan wilayah kabupaten penghasil minyak dan gas bumi itu.
Diseminasi batas itu digelar untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat kabupaten ini tentang kepastian batas wilayah dengan berpedoman pada titik ordinat batas.
Melalui berbagai upaya mengatasi permasalahan batas wilayah itu, diharapkan sengketa lahan dapat diminimalkan sehingga program percepatan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi pembangunan "Permata Muba 2017", kata Beni.
Berita Terkait
Kilang Pertamina Plaju raih Global CSR & ESG Awards
Minggu, 28 April 2024 7:35 Wib
Kejari Lubuklinggau tetapkan tersangka korupsi makan siswa tahfidz
Jumat, 26 April 2024 14:07 Wib
Sandi Fahlevi dilantik jadi Pj Bupati Musi Banyuasin
Senin, 22 April 2024 17:10 Wib
Selama Operasi Ketupat Musi 2024 angka kematian akibat kecelakaan turun 65 persen
Jumat, 19 April 2024 21:50 Wib
Kapolres sebut lalu lintas arus balik Lebaran di OKU Sumsel lancar
Jumat, 19 April 2024 17:54 Wib
BPBD sebut banjir bandang Muratara mulai surut
Jumat, 19 April 2024 13:18 Wib
Basarnas cari korban tenggelam banjir bandang di Musi Rawas Utara
Rabu, 17 April 2024 15:16 Wib
Polisi Mura Sumsel antisipasi kerawanan di objek wisata saat Lebaran
Jumat, 12 April 2024 6:36 Wib