Perketat tambahan kanal frekuensi seluler 3G

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Pemerintah diminta agar mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan frekuensi oleh pelaku usaha, dengan memperketat seleksi tambahan kanal frekuensi 11-12 seluler generasi ke tiga (3G).

"Pemerintah (Kemkominfo) harus waspada dalam seleksi blok frekuensi, agar tidak dijadikan sebagai alat kompetisi untuk mematikan pesaing di industri telekomunikasi," kata pendiri IndoLTE Forum, Heru Sutadi, di Jakarta, Kamis.

Menurut Heru, pemerintah memiliki peran untuk mengantisipasi frekuensi tidak disalahgunakan yakni dengan memperketat seleksi tambahan blok frekuensi dengan melihat rekam jejak selama diberikan hak mengelola sumber daya alam terbatas tersebut.

Ia berpendapat, ketika pemerintah berencana menambah pengelolaan frekuensi, hampir dipastikan pelaku usaha yang memiliki dana kuat akan maju meminta tambahan walau sebenarnya jika dilihat secara teknis belum layak.

"Masalahnya bukan layak atau tidak, tetapi saat ini kepemilikan frekuensi di Indonesia ini belum seimbang. Sehingga dalam tambahan ketiga blok 3G harus dihitung secara tepat rasio antara pelanggan data riil dengan kebutuhan frekuensi, agar transparan," katanya.

Penggagas lain IndoLTE Forum, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), Kamilov Sagala memprediksi empat operator yang ikut dalam seleki tambahan blok 3G nantinya akan habis-habisan mengingat hanya dua blok yang tersisa.

"Saya mengapresiasi pemerintah memilih pola beauty contest ketimbang tender. Bayangkan kalau tender, itu harga bisa naik berlipat-lipat dari penawaran dasar. Negara memang dapat uang banyak, tetapi masyarakat justru terbebani membayar tarif nantinya," kata Kamilov.

Sebelumnya, empat operator sudah menyatakan minat untuk mengikuti seleksi mendapatkan blok ketiga di frekuensi 3G, yaitu Telkomsel, XL Axiata, Axis, Hutchison CP Telecommunication (Tri)

Menurut Kamilov, siapapun dari keempat operator ini yang akan memiliki satu blok, untuk tahun pertama akan mengeluarkan dana sekitar Rp 352 miliar - Rp 480 miliar yang terdiri dari upfront fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

Sementara Telkomsel menyatakan siap memborong habis dua blok yang ditawarkan pemerintah, Axis tak segan menggelontorkan dana berapa pun asalkan mendapatkan tambahan blok, sedangkan XL bersikeras mendapatkan tambahan karena kapasitas layanan di 2G sudah penuh.(ANT-R017)