Kemenkumham Sumsel tekankan nilai WBK/WBBM diimplementasikan satker

Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan Ilham Djaya meminta nilai zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) diimplementasikan satuan kerja dengan baik.

Beberapa poin penilaian dan perbaikan disampaikan oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi masukan yang berharga bagi satuan kerja (satker) yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM sebelum menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN), kata Ilham Djaya di Palembang, Selasa.

Dia menjelaskan zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan Presiden kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Hal tersebut bisa dicapai satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel melalui komitmen bersama tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja,” ujarnya.

Menurut dia, tahun ini Kanwil Kemenkumham Sumsel menjadi instansi pembina di wilayah yang berhasil mengantarkan 11 satker diusulkan meraih predikat WBK dan WBBM.

Provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu menjadi kanwil dengan jumlah usulan satker terbanyak kedua dari 33 Kanwil Kemenkumham se-Indonesia.

Sebanyak enam satker dari 11 satker usulan menuju WBK/WBBM mengikuti desk evaluasi pada hari kedua yang dipusatkan di dua lokasi berbeda.

Pada hari kedua desk evaluasi, LPKA Kelas I Palembang, Lapas Kelas IIB Kayuagung dan Lapas Kelas IIB Sekayu melaksanakan desk evaluasi, bertempat di Lapas Kelas I Palembang.

Sementara itu Lapas Kelas I Palembang, Rutan Kelas II Prabumulih dan Lapas Kelas IIB Muara Enim pelaksanaan desk evaluasi WBK/WBBM dilakukan di Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Pelaksanaan desk evaluasi satker berpredikat menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham seluruh Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 14 - 21 Mei 2023, kata Ilham.