Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan tidak henti-hentinya mendorong perancang peraturan perundang-undangan agar memiliki kualitas dan kompetensi dalam melakukan tugasnya.
Hal tersebut dikatakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Parsaoran Simaibang ketika membuka kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Perundang-undangan, bertempat di salah satu hotel, Palembang, Selasa (21/3).
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel tersebut menyampaikan bahwa perancang peraturan perundang-undangan harus senantiasa meningkatkan kualitas kemampuan dan potensi.
"Karena kedepannya tanggung jawab kita semakin berat. Apalagi setelah disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tenntang Cipta Kerja, maka harus selalu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk mengasah potensi yang dipunya," ujarnya.
Dijelaskan Parsaoran, bahwa setelah diundangkannya Perppu Cipta Kerja, perlu dilakukan penataan produk hukum daerah terhadap peraturan tersebut.
Perppu Cipta Kerja sendiri merupakan produk hukum 'omnibus law' pertama di Indonesia yang diharapkan melalui peraturan ini bisa meningkatkan investasi di Indonesia sesuai harapan dari Presiden Joko Widodo.
Pada tahun 2022 lalu, telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang tersebut memerintahkan setiap daerah untuk menggabungkan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah serta retribusi daerah yang tersebar dalam berbagai peraturan daerah menjadi satu.
"Hal inilah yang menjadi tugas dan tantangan kepada para perancang peraturan perundang-undangan untuk pertama kali menerapkan metode 'omnibus law' terhadap penyusunan produk hukum daerah, dalam hal ini adalah peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang digabungkan dalam satu peraturan daerah dengan tetap berdasar pada hierarki dan asas Lex Superiori derogat legi inferior," ujar Parsaoran.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut, perancang Sumatera Selatan harus menganalisa Perda mana yang perlu diubah, atau peraturan daerah mana yang harus dicabut atau diganti untuk menyesuaikan dengan Perda yang akan disusun, disesuaikan dengan Perppu Cipta Kerja dan turunannya.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, perancang dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni.
"Para perancang peraturan perundang-undangan harus meningkatkan pengetahuan baik di bidang teknis penyusunan perundang-undangan, teori-teori hukum secara umum, maupun disiplin ilmu lainnya yang terkait.
Jangan malu untuk belajar sehingga terciptanya produk hukum daerah yang baik dan selaras dengan hukum nasional, pesan Parsaoran.
Adapun peserta pada Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan ini yaitu perancang peraturan perundang-undangan dan bidang hukum pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
Turut hadir sebagai narasumber yaitu Andriana Krisnawati, Koordinator Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemenkumham, dan akademisi Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Erli Salia. (Ril)
Berita Terkait
Hamas minta Jusuf Kalla memediasi upaya akhiri konflik di Palestina
Senin, 6 Mei 2024 11:50 Wib
Harga emas Antam turun lagi jadi Rp1,310 juta per gram
Senin, 6 Mei 2024 9:48 Wib
Lapas Sekayu Kemenkumham Sumsel bina fisik dan mental CPNS baru
Senin, 6 Mei 2024 8:48 Wib
Tahapan Pilgub Sumsel 2024 resmi bergulir, target KPU tingkatkan partisipasi pemilih
Senin, 6 Mei 2024 8:28 Wib
BPS resmikan kantor baru statistik di tiga kabupaten di Sumsel
Minggu, 5 Mei 2024 21:55 Wib
Mengabdi tiada henti, Alumni Akpol 1991 dirikan yayasan pengabdian masyarakat
Minggu, 5 Mei 2024 12:05 Wib
Pj Gubernur Sumsel sebut masih ada peluang kembalikan status Bandara SMB II
Sabtu, 4 Mei 2024 22:46 Wib
Tujuh daerah Sumsel telah tetapkan caleg terpilih hasil Pemilu 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 22:37 Wib